Jakarta - Sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih capaian yang cukup menyenangkan.
“Alhamdulillah Direktorat kami hingga bulan ini hampir mencapai setengah dari target yang ditentukan kepada kami,” ungkap Direktur Paten, DTLST dan RD Sri Lastami dalam kesempatannya mengawali sesi paparan pada Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2024 di Shangri-La Hotel Jakarta, 30 Mei 2024.
Hingga saat ini, jumlah total permohonan paten telah mencapai 4.511 yang terdiri dari 3.723 permohonan paten dan 785 paten sederhana, serta 3 permohonan dari Patent Cooperation Treaty (PCT) yakni sistem global yang dirancang oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk memberikan fasilitasi permohonan pelindungan paten di banyak negara yang tergabung menjadi anggotanya.
Lebih lanjut, Direktorat Paten, DTLST, dan RD juga telah mencapai 29,24% realisasi anggaran dari pagu yang telah ditentukan dan 30,83% realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target. Lastami mengharapkan capaian di triwulan kedua ini dapat menjadi pendorong bagi pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang paten.
Ketua Tim Kerja Pemeriksaan dan Pelayanan Teknis Paten Dian Nurfitri menyampaikan salah satu kegiatan yang meningkatkan capaian di tahun 2024 adalah Layanan Paten Terpadu atau Patent One Stop Service (POSS) yang hingga saat ini telah diselenggarakan di 13 provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.
“Jumlah peserta Kegiatan POSS ini rata-rata mencapai lebih dari yang targetkan. Ini tidak terlepas dari dukungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. Namun, ternyata masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih sangat minim pendaftaran patennya, karena mereka belum begitu memahami akan potensi-potensi paten yang dimiliki di wilayahnya,” ujar Dian.
“Melalui POSS ini, kami berusaha turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat mengenali dan memahami paten, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi produk paten dan inovasi dari daerahnya,” tambahnya.
Namun, dibalik capaian-capaian yang telah diraih oleh Direktorat Paten, DTLST, dan RD, Dian menyayangkan atas kurangnya jumlah sumber daya manusia pada bagian pemeriksaan paten karena terdapat beberapa pegawai yang memasuki masa purna bakti.
Oleh sebab itu pihaknya mengharapkan adanya perhatian khusus atas masalah tersebut serta peningkatan kompetensi bagi para pegawai khususnya pemeriksa seiring dengan perkembangan teknologi di dunia.
Lebih lanjut, menyongsong tahun 2025, Direktorat Paten, DTLST, dan RD akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah terbukti dapat memberikan peningkatan pemahaman dan permohonan KI di Indonesia dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti kerja sama DJKI dengan Kanwil Kemenkumham dalam penyelenggaraan POSS di tahun ini.
“Harapan kami di tahun mendatang, DJKI dapat memiliki Kantor Kekayaan Intelektual (KI) atau divisi khusus untuk KI di seluruh Kanwil di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang peduli akan paten yang berkualitas sehingga dapat mendukung ekonomi daerah dan negara, serta meningkatkan pelayanan paten yang lebih prima,” tutup Dian.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025