Oslo - Budaya Korea tengah marak digandrungi kaum muda di Indonesia saat ini mulai dari K-Pop juga K-Drama. Berangkat dari sana, Copyright Bureau, Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) Korea berinisiasi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Pertemuan ini membahas rencana kerja sama yang akan dibangun kedua pihak dalam bidang penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di mana MCST Korea beranggapan semakin pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran hukum KI akan bisa terjadi dengan mudahnya. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian Korea untuk melindungi produk karya cipta mereka.
“Kolaborasi antara Indonesia dan Korea dalam hal penegakan hukum telah dilakukan dan sedang dalam proses pada tahun ini. Investigasi bersama antar penegak hukum menjadi sangat penting dalam upaya penyelesaian kasus yang melibatkan lintas negara,” ujar Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di sela-sela pertemuan sela 16th International Law Conference - IP Crime Conference yang diadakan pada 25-27 September 2023 di Thon Arena Hotel, Lillestrom.
Tidak hanya MCST, DJKI juga menjalin hubungan yang baik dengan beberapa instansi dari Korea seperti Korea Intellectual Property Office (KIPO) dan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).
Untuk memperkuat hal tersebut, DJKI memandang perlu dibuat payung hukum yaitu kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKI dengan MCST.
“Indonesia sangat terbuka dan mendukung apapun yang baik bagi peningkatan pelindungan hukum KI,” ujar Anom
“MoU dapat berisi mengenai kesepakatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan di bidang penegakan hukum seperti seminar, workshop, bilateral meeting, FGD, investigasi bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua pihak,” lanjutnya.
Selaras dengan Anom, Kajin Lee selaku Deputy Director of Copyright Protection Division, Copyright Bureau MCST mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Korea Nantinya pihak Korea akan melakukan penyusunan draft kerja sama dan melakukan komunikasi lanjutan dengan DJKI.
Dengan demikian Anom berharap agar kerja sama tersebut berjalan lancar dan segera ditindak lanjuti sehingga penandatanganan di Mou bisa segera dilaksanakan di tahun 2024. (CAN/DIT)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
Kamis, 10 April 2025
Rabu, 9 April 2025
Rabu, 9 April 2025