DJKI Mengajak Para Penggiat Eksportir Usaha untuk Memanfaatkan Sistem Madrid

Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan World Intelectual Property Organization (WIPO) dan Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan Seminar Keliling “Peningkatan Pemahamam tentang Pemanfaatan Sistem Madrid untuk Pendaftaran Merek Internasional” di Prime Park Hotel, Kamis (13/06/19).

Seminar ini dibuka oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga terkait diantaranya, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, serta para pengusaha yang telah terdaftar mereknya dan yang berpotensi memiliki produk untuk diekspor.

Sistem Madrid bukanlah pengganti substansi hukum merek nasional, namun merupakan suatu prosedur alternatif yang bersifat administratif dan memudahkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya ke luar negeri. Sistem ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Misi utama lahirnya sistem Madrid adalah untuk memfasilitasi pemilik merek agar mudah mendapatkan pelindungan merek yang bersifat global. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur.

“Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur melalui negara asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara tujuan dengan perantara WIPO yang bertindak sebagai Biro Internasional,” ujar Fatlurachman dalam sambutannya.

Seminar ini menghadirkan Irnie Mela Yusnita, Agung Indriyanto dan Normansyah selaku narasumber dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Para narasumber ini memberikan pengetahuan seputar sistem Madrid dan kemudahan yang ditawarkannya. Mulai dari prosedur dan tata cara pengajuan merek Internasional, manajemen pasca pendaftaran internasional.

Dalam seminar ini turut dihadirkan M. Handi Amijaya, perwakilan dari PT Eigerindo Multi Produk Industri sebagai narasumber yang telah menggunakan sistem Madrid ini untuk berbagi pengalaman dengan para peserta. PT Eigerindo telah memiliki 54 merek internasional yang telah terdaftar dan 35 merek yang sedang dalam proses daftar.

“Kami telah mendaftarkan merek internasional sebelum Indonesia masuk sistem Madrid protokol ini, dan setelah Indonesia masuk sistem Madrid ini lebih mudah lagi. Manfaatnya prosedurnya lebih sederhana” ujar Handi dalam paparannya.

Diharapkan dalam kegiatan seminar ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang pemanfaatan sistem Madrid yang dapat memudahkan pelindungan merek di berbagai negara tujuan ekspor.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#Merek #UMKM

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya