DJKI Lakukan Audiensi Bersama Pj. Gubernur Bali

Denpasar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu melakukan pertemuan bersama dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Sabtu, 16 September 2023.

“Saya berharap Pj. Gubernur Bali tetap memberikan perhatian kepada Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dan pencatatan kekayaan Intelektual (KI) yang telah dirintis Gubernur sebelumnya,” ucap Anom.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur juga berdiskusi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Bali.

“Kami juga akan melihatkan seluruh potensi Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali demi meningkatkan investor dan kenyamanan berusaha serta meningkatkan pelindungan KI di Bali,” pungkas Sang Made Mahendra.

Sebagai tambahan informasi, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asisten I Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra mendampingi Pj. Gubernur Bali. Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara sesama alumni Bhayangkara Dewata.

Sebelumnya diketahui, Anom Wibowo bersama dengan Pj. Gubernur Bali pernah sama-sama menjabat sebagai Direktur Kepolisian Daerah (Polda) Bali. 

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya