DJKI Kini Punya Aplikasi Pemantau Kinerja Pegawai
Jakarta - Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus melakukan inovasi, salah satunya dengan menciptakan aplikasi yang dapat menilai kinerja pegawai, yaitu e-Performance.
“Aplikasi e-Performance ini adalah salah satu bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),” ujar Widi Sutresna selaku Subkoordinator Pemantauan, Analisa dan Pelaporan wilayah I pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Guna memahami bagaimana cara mengisi e-Performance, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Performance yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Agustus 2022.
Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI Ranie Utami Ronie dalam membuka sosialisasi ini mengatakan aplikasi e-Performance akan terhubung dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
“Selama ini pengisian e-Performance DJKI sampai level eselon II itu semua yang mengisi adalah divisi program dan pelaporan (PPL) DJKI, sehingga para kepala sub bagian tata usaha (Kasubbag TU) mulai saat ini untuk pengisian aplikasi e-Performance kami limpahkan kembali kepada masing-masing unit Eselon II untuk mengisikannya,” ujarnya di Ruang Rapat Ali Said Lantai 17, Gedung Sentra Mulia.
Ranie juga berharap seluruh unit di lingkungan DJKI bisa mengisinya karena sudah menjadi tanggung jawab sampai pegawai masing-masing untuk aplikasi e-Performance. Widi menambahkan pengisian aplikasi ini wajib diisi oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan divisi karena merupakan bentuk realisasi perjanjian reformasi birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Ada tiga unsur besar di dalam sistem tersebut yaitu perencanaan kinerja, realisasi dan monitoring/ evaluasi. Sehingga kinerja kita bisa diukur. Setiap enam bulan sekali, hasil kita kemungkinan besar akan dievaluasi,” ujar Widi.
Sementara itu, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan e-Performance yang baik.
Sebagai informasi aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.
Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI. Sedangkan yang bertindak sebagai pemateri adalah tim dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. (dss/kad)
“Aplikasi e-Performance ini adalah salah satu bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),” ujar Widi Sutresna selaku Subkoordinator Pemantauan, Analisa dan Pelaporan wilayah I pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Guna memahami bagaimana cara mengisi e-Performance, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Performance yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Agustus 2022.
Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI Ranie Utami Ronie dalam membuka sosialisasi ini mengatakan aplikasi e-Performance akan terhubung dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
“Selama ini pengisian e-Performance DJKI sampai level eselon II itu semua yang mengisi adalah divisi program dan pelaporan (PPL) DJKI, sehingga para kepala sub bagian tata usaha (Kasubbag TU) mulai saat ini untuk pengisian aplikasi e-Performance kami limpahkan kembali kepada masing-masing unit Eselon II untuk mengisikannya,” ujarnya di Ruang Rapat Ali Said Lantai 17, Gedung Sentra Mulia.
Ranie juga berharap seluruh unit di lingkungan DJKI bisa mengisinya karena sudah menjadi tanggung jawab sampai pegawai masing-masing untuk aplikasi e-Performance. Widi menambahkan pengisian aplikasi ini wajib diisi oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan divisi karena merupakan bentuk realisasi perjanjian reformasi birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Ada tiga unsur besar di dalam sistem tersebut yaitu perencanaan kinerja, realisasi dan monitoring/ evaluasi. Sehingga kinerja kita bisa diukur. Setiap enam bulan sekali, hasil kita kemungkinan besar akan dievaluasi,” ujar Widi.
Sementara itu, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan e-Performance yang baik.
Sebagai informasi aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.
Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI. Sedangkan yang bertindak sebagai pemateri adalah tim dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. (dss/kad)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
