DJKI & Kemendagri Bahas Manfaat Pencatatan Hak Cipta

Jakarta, - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menerima kunjungan kerja dari Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri pada  25 Juni 2020. Pertemuan tersebut terkait dengan masalah Cipta tentang Komitmen Satria Bela Negara, lagu Mars Kemendagri serta logo Kemendagri. 

Dalam pertemuan tersebut  dilakukan diskusi dan saling tukar informasi tentang manfaat hasil ciptaan  apabila tercatat dan terdaftar. Informasi yang disampaikan Kemendagri bahwa banyak hasil ciptaan yang dihasilkan.

Sebagaimana diketahui, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini akan memudahkan orang untuk mempermudah pendokumentasian atas karya ciptanya. 

"Artinya saya mencatatkan ke negara, bahwa saya pernah membuat buku pada saat kapan? Artinya, pencatatan ciptaan bukan melahirkan hak seseorang tapi mencatatkan hak yang sudah pernah ada. Artinya,  ketika saya mencatatkan ciptaan, itu akan ditanya, kapan pertama kali buku itu dipublikasikan, atau kapan pertama kali dipublikasikan di wilayah Indonesia. Jadi, saya harus mencantumkan, kapan ciptaan saya diwujudkan," terang Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK Agung dalam program Belajar KI-lat. 

Dengan berbagai diskusi dan masukan Kemendagri akan melakukan pencatatan dan pendaftaran.  Dalam pertemuan tersebut diterima Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agustinus didampingi para Eselon III, yaitu Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK Agung Damarsasongko dan Kasubdit Permohonan Polman Marpaung.

Penulis: KAD
Editor: AMH


LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya