DJKI – JPO Saling Tukar Informasi Perkembangan KI Di Indonesia dan Jepang

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) dan didukung oleh Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII) menyelenggarakan Indonesia Follow Up IPR Seminar dengan tema “Enhancement of IP Services in Digital Era”.

Seminar ini membahas mengenai peningkatan layanan kekayaan intelektual (KI) di negara Indonesia maupun Jepang. Selain itu, DJKI bersama JPO saling berdiskusi mengenai penerapan sistem proteksi KI yang dilakukan oleh kedua belah negara.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu langkah responsif DJKI agar tetap dapat berkontribusi bagi negara dan melayani masyarakat adalah pembangunan Loket Virtual 2020 (Lokvit-20).

“Lokvit-20 terbukti membantu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meski loket pelayanan terpadu ditutup,” kata Daulat saat membuka acara secara virtual pada Rabu (24/2/2021).

Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan DJKI menjadi unit pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung good governance melalui pengoptimalisasian teknologi informasi.

Kepala Subdit Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Fajar Sulaeman Taman dalam paparannya menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan visi DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World dengan mengedepankan pelayanan terbaik yang mendukung roda pergerakan ekosistem KI. “DJKI berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, tepat, dan komprehensif sesuai dengan 3 pilar kekayaan intelektual yaitu komersialisasi, penegakan hukum, dan filing system (database), jelas Fajar.

Saat ini di Jepang permohonan paten artificial intelligence (kecerdasan buatan) mengalami peningkatan. Deputy Director International Cooperation Division JPO, Nitta Ryo mengatakan, “invensi yang dipatenkan semakin rumit dan permohonan merek semakin tinggi, sehingga membuat JPO menggunakan teknologi AI agar pekerjaan lebih efisien dan pelayanan publik lebih berkualitas”. Nitta juga bisa berharap ke depan JPO dan DJKI bisa melakukan transfer teknologi AI ini sehingga pemeriksaan kekayaan intelektual di Indonesia lebih efisien.

Hadir juga sebagai pembicara pada seminar ini adalah Kasi Perencanaan dan Standardisasi Teknologi Informasi, Novi Mirawanty dan Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek DJKI, Agung Indriyanto.

Adapun pembicara dari JPO yaitu Tomisawa Takeshi, Director International Cooperation Division JPO; Ogiya Takao, Director General, Asia-Pacific Industrial Property Center, Japan Institute for Promoting Invention and Innovation; dan Sugimura Junko, President Patent Attorney Sugimura, Tamura & Partners, International Patent & Trademark Office.

Sebagai informasi, peserta dari kegiatan ini adalah alumni pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh JPO dan JIPII dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan KI dengan memberikan informasi terkini.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Jumat, 22 November 2024

Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia. 

Rabu, 20 November 2024

Selengkapnya