DJKI – JPO Saling Tukar Informasi Perkembangan KI Di Indonesia dan Jepang

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) dan didukung oleh Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII) menyelenggarakan Indonesia Follow Up IPR Seminar dengan tema “Enhancement of IP Services in Digital Era”.

Seminar ini membahas mengenai peningkatan layanan kekayaan intelektual (KI) di negara Indonesia maupun Jepang. Selain itu, DJKI bersama JPO saling berdiskusi mengenai penerapan sistem proteksi KI yang dilakukan oleh kedua belah negara.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu langkah responsif DJKI agar tetap dapat berkontribusi bagi negara dan melayani masyarakat adalah pembangunan Loket Virtual 2020 (Lokvit-20).

“Lokvit-20 terbukti membantu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meski loket pelayanan terpadu ditutup,” kata Daulat saat membuka acara secara virtual pada Rabu (24/2/2021).

Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan DJKI menjadi unit pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung good governance melalui pengoptimalisasian teknologi informasi.

Kepala Subdit Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Fajar Sulaeman Taman dalam paparannya menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan visi DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World dengan mengedepankan pelayanan terbaik yang mendukung roda pergerakan ekosistem KI. “DJKI berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, tepat, dan komprehensif sesuai dengan 3 pilar kekayaan intelektual yaitu komersialisasi, penegakan hukum, dan filing system (database), jelas Fajar.

Saat ini di Jepang permohonan paten artificial intelligence (kecerdasan buatan) mengalami peningkatan. Deputy Director International Cooperation Division JPO, Nitta Ryo mengatakan, “invensi yang dipatenkan semakin rumit dan permohonan merek semakin tinggi, sehingga membuat JPO menggunakan teknologi AI agar pekerjaan lebih efisien dan pelayanan publik lebih berkualitas”. Nitta juga bisa berharap ke depan JPO dan DJKI bisa melakukan transfer teknologi AI ini sehingga pemeriksaan kekayaan intelektual di Indonesia lebih efisien.

Hadir juga sebagai pembicara pada seminar ini adalah Kasi Perencanaan dan Standardisasi Teknologi Informasi, Novi Mirawanty dan Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek DJKI, Agung Indriyanto.

Adapun pembicara dari JPO yaitu Tomisawa Takeshi, Director International Cooperation Division JPO; Ogiya Takao, Director General, Asia-Pacific Industrial Property Center, Japan Institute for Promoting Invention and Innovation; dan Sugimura Junko, President Patent Attorney Sugimura, Tamura & Partners, International Patent & Trademark Office.

Sebagai informasi, peserta dari kegiatan ini adalah alumni pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh JPO dan JIPII dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan KI dengan memberikan informasi terkini.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya