DJKI, JICA dan Kanwil Kemenkumham Maluku Tanamkan Pelindungan dan Pemanfaatan KI pada Masyarakat Ambon

Maluku – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dan didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku menggelar Pelaksanaan Sosialisasi dalam bentuk Seminar Keliling Mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah di Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Senin s.d. Selasa, 28 - 29 Maret 2022.

Provinsi Maluku yang kaya akan potensi Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal, kota Ambon sebagai kota musik, serta kekayaan intelektual lainnya menjadi salah satu alasan penentuan penyelenggaraan seminar keliling DJKI dan JICA pada kesempatan kali ini. 

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi sekali, karena dengan kegiatan ini masyarakat kami dapat belajar dari pengalaman dan praktek yang telah dilakukan oleh Jepang sebagai negara yang telah mampu memanfaatkan KI untuk mendukung pembangunan ekonomi mereka,” sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Maluku H. M. Anwar.

Perkembangan ekonomi global berbasis pengetahuan dan inovasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang utama, di mana Kekayaan Intelektual (KI) memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara dengan mendorong perkembangan industri, teknologi, serta budaya. 


“Kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam teknologi global dan dalam aspek sosial,” terang Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Daulat P. Silitonga dalam sambutannya.

Dalam rangka menuju Era Industri 5.0 ini, KI sangat berperan besar untuk mendorong kemajuan dan inovasi. 

Menurut Daulat, pelindungan KI tidak hanya menguntungkan kreator, tetapi juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan seperti mendapat manfaat dari basis pengetahuan yang lebih luas, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dukungan seni kreatif yang lebih luas, serta akses yang lebih luas ke pasar terbuka dan pelindungan konsumen yang lebih baik.

“Seminar Keliling ini memungkinkan peserta untuk dapat menggali ilmu dari para pembicara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mapan terkait pengembangan sistem KI serta pemanfaatannya,” ujar Daulat.

Peserta juga dapat melakukan konsultasi atas permohonan kekayaan intelektual yang mungkin menjadi permasalahan yang dihadapi pada saat ini.


JICA yang diwakilkan oleh Nishiyama Tomohiro juga berharap apa yang telah dilakukan di Jepang bisa menjadi referensi masyarakat Indonesia khususnya Ambon dalam melindungi potensi KI yang besar pada daerah.

“Semoga melalui kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan KI akan semakin meningkat, untuk selanjutnya dapat diterapkan dan dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan dan kemajuan daerah masing-masing, tetapi terutama demi kesejahteraan bangsa dan negara secara menyeluruh,” pungkas Daulat. (AMO/KAD)


LIPUTAN TERKAIT

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jumat, 14 Maret 2025

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

Selengkapnya