DJKI Ikuti Perundingan Putaran Pertama ICA-CEPA
Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Perundingan Putaran Pertama Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang diselenggarakan secara hybrid di Trans Luxury Hotel Bandung pada 14-19 Maret 2022.
Pembentukan ICA-CEPA merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Kanada yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi bagi kedua negara. Salah satu topik yang dibahas dalam pembentukan draf dalam perundingan adalah mengenai kekayaan intelektual (KI).
Adapun partisipasi DJKI dalam forum ini menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merupakan bentuk upaya DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World.
Sebagai bagian dari negosiasi Kanada dengan Indonesia menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. DJKI terlibat Working Group on Intellectual Property Rights (IPR). Pada kesempatan ini kedua negara membahas draf bab terkait IPR.
Kanada mendukung sistem KI yang efisien, dapat diprediksi, dan transparan yang menyeimbangkan kepentingan pemegang hak, perantara, dan pengguna, serta mempertimbangkan tujuan kebijakan publik yang lebih luas.
"Untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, Indonesia dan Kanada sedang mengejar penyelesaian bab kekayaan intelektual dalam perjanjian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Ia melanjutkan, perjanjian ini ditujukan untuk mempromosikan dan membangun standar internasional dan regional yang ada dalam administrasi, pelindungan, dan penegakan hukum KI, termasuk melalui kerjasama antara pejabat Kanada dan Indonesia.
Pihak Kanada juga ingin mengeksplorasi dan mempertimbangkan isu-isu KI mengenai peningkatan partisipasi dalam sistem KI oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti UMKM, perempuan, dan masyarakat adat.
"Dalam bab mengenai IPR ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain mengenai merek dagang, indikasi geografis, paten, hak cipta, dan penegakan kekayaan intelektual,” pungkas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Daulat P. Silitonga. (SYL/VER)
Pembentukan ICA-CEPA merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Kanada yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi bagi kedua negara. Salah satu topik yang dibahas dalam pembentukan draf dalam perundingan adalah mengenai kekayaan intelektual (KI).
Adapun partisipasi DJKI dalam forum ini menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merupakan bentuk upaya DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World.
Sebagai bagian dari negosiasi Kanada dengan Indonesia menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. DJKI terlibat Working Group on Intellectual Property Rights (IPR). Pada kesempatan ini kedua negara membahas draf bab terkait IPR.
Kanada mendukung sistem KI yang efisien, dapat diprediksi, dan transparan yang menyeimbangkan kepentingan pemegang hak, perantara, dan pengguna, serta mempertimbangkan tujuan kebijakan publik yang lebih luas.
"Untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, Indonesia dan Kanada sedang mengejar penyelesaian bab kekayaan intelektual dalam perjanjian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Ia melanjutkan, perjanjian ini ditujukan untuk mempromosikan dan membangun standar internasional dan regional yang ada dalam administrasi, pelindungan, dan penegakan hukum KI, termasuk melalui kerjasama antara pejabat Kanada dan Indonesia.
Pihak Kanada juga ingin mengeksplorasi dan mempertimbangkan isu-isu KI mengenai peningkatan partisipasi dalam sistem KI oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti UMKM, perempuan, dan masyarakat adat.
"Dalam bab mengenai IPR ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain mengenai merek dagang, indikasi geografis, paten, hak cipta, dan penegakan kekayaan intelektual,” pungkas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Daulat P. Silitonga. (SYL/VER)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
