DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-73 di Brunei
Bandar Seri Begawan – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-73 yang diadakan pada 2 s.d. 5 September 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
AWGIPC merupakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual di Negara Anggota ASEAN (AMS). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas, merencanakan, dan mengevaluasi implementasi ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016–2025,” ujar Ketua Tim Kerja Kerja Sama Luar Negeri Marchienda Werdhany pada kegiatan.
Marchienda menjelaskan, AIRAP merupakan bagian dari ASEAN Economic Blueprint bersama mitra dialog AWGIPC, seperti Kantor Kekayaan Intelektual China (CNIPA), Kantor Paten Jepang (JPO), Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO), Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (USPTO) serta World Intellectual Property Organization (WIPO).
Pertemuan diawali dengan penyampaian hasil kegiatan Senior Economic Officials Meeting (SEOM), 7th Meeting of Working Group for ASEAN Economic Community Post-2025 dan 46th Meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI).
Penyampaian ini dilakukan sebelum pembahasan mengenai 2024 Priority Economic Deliverable (PED) and Annual Priorities dalam rangka menyelesaikan review atas ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation (AFAIPC), serta rencana untuk memperbarui persetujuan tersebut yang telah ditandatangani oleh AMS pada tahun 1995.
Tahun ini, AWGIPC memprioritaskan peluncuran Proyek Penyusunan Hukum dan Kebijakan Nasional terkait Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (GRTKTCE); serta penyusunan Peta Jalan ASEAN untuk Valuasi Kekayaan Intelektual.
Perwakilan dari Sekretariat ASEAN turut menyampaikan, bahwa status penyelesaian deliverable dalam Intellectual Property Action Plan 2016-2025 hingga Agustus 2024 telah mencapai 84% dan terdapat 16% deliverable yang masih berlangsung diantaranya terkait Enforcement, GRTKTCE dan IPR Helpdesk di mana Indonesia menjadi negara penanggung jawab bersama Brunei Darussalam.
Sebagai informasi, delegasi DJKI yang hadir dalam Pertemuan AWGIPC ke-73, di antaranya adalah Ketua Tim Kerja Kerja Sama Luar Negeri yang berperan sebagai Lead Delegation, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Standardisasi Teknologi Informasi, serta Sekretaris Tim Kerja Bidang Kerja Sama Regional.
TAGS
#AWGIPCLIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
