DJKI Gelar Seminar Keliling untuk Universitas, Industri dan UMKM di Yogyakarta
Yogyakarta - Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
menyelenggarakan kegiatan Seminar Keliling bertempat di Hotel Marriot
Yogyakarta pada tanggal 29 s.d 30 November 2021. Seminar ini menyasar kalangan
universitas, industri dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Acara yang dibuka oleh Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) bagi masyarakat, universitas, industri, dan UKM serta membangun kesadaran betapa pentingnya KI untuk perekonomian Indonesia.
“Seminar ini merupakan pendekatan pembelajaran masyarakat untuk pengembangan para pelaku usaha dengan tujuan mendukung bidang usaha mereka serta peningkatan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pelindungan usaha usaha mereka, terutama di bidang kekayaan intelektual,” ungkap Budi Argap.
Pada kesempatan yang sama Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Daulat Pandapotan Silitonga mewakili Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan bahwa kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam teknologi global dan dalam aspek sosial.
“Kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi karena unsur teknologi, industri, dan budaya adalah unsur vital dalam aktivitas ekonomi negara,” ujar Daulat.
Sementara itu, DJKI sebelumnya telah menggelar Seminar Keliling Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di dua daerah yaitu Bali dan Surabaya pada September 2021. Yogyakarta dipilih karena memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar dari budayawan, pelajar dan inovasi.
Dalam Seminar Keliling, DJKI selalu menjelaskan bahwa pihaknya mendorong good governance melalui transformasi digital. DJKI membangun sistem pendaftaran KI secara online melalui optimalisasi teknologi informasi guna mencapai standar Kantor KI Berkelas Dunia.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, DJKI berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sistem KI yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan permohonan KI, salah satumya dengan membangun sistem pendaftaran KI secara Online,” pungkas Daulat.
Sebagai informasi, untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang KI, Modul KI dapat diunduh pada situs resmi DJKI yaitu dgip.go.id. Informasi lainnya juga dapat dilihat pada akun resmi Instagram DJKI di @djki.kemenkumham, Facebook di DJKI.Indonesia, dan Twitter di @djki_indonesia.
Acara yang dibuka oleh Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) bagi masyarakat, universitas, industri, dan UKM serta membangun kesadaran betapa pentingnya KI untuk perekonomian Indonesia.
“Seminar ini merupakan pendekatan pembelajaran masyarakat untuk pengembangan para pelaku usaha dengan tujuan mendukung bidang usaha mereka serta peningkatan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pelindungan usaha usaha mereka, terutama di bidang kekayaan intelektual,” ungkap Budi Argap.
Pada kesempatan yang sama Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Daulat Pandapotan Silitonga mewakili Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan bahwa kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam teknologi global dan dalam aspek sosial.
“Kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi karena unsur teknologi, industri, dan budaya adalah unsur vital dalam aktivitas ekonomi negara,” ujar Daulat.
Sementara itu, DJKI sebelumnya telah menggelar Seminar Keliling Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di dua daerah yaitu Bali dan Surabaya pada September 2021. Yogyakarta dipilih karena memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar dari budayawan, pelajar dan inovasi.
Dalam Seminar Keliling, DJKI selalu menjelaskan bahwa pihaknya mendorong good governance melalui transformasi digital. DJKI membangun sistem pendaftaran KI secara online melalui optimalisasi teknologi informasi guna mencapai standar Kantor KI Berkelas Dunia.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, DJKI berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sistem KI yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan permohonan KI, salah satumya dengan membangun sistem pendaftaran KI secara Online,” pungkas Daulat.
Sebagai informasi, untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang KI, Modul KI dapat diunduh pada situs resmi DJKI yaitu dgip.go.id. Informasi lainnya juga dapat dilihat pada akun resmi Instagram DJKI di @djki.kemenkumham, Facebook di DJKI.Indonesia, dan Twitter di @djki_indonesia.
LIPUTAN TERKAIT
Tren Permohonan Desain Industri: Transportasi hingga Fesyen Banyak Terlindungi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan pendaftaran desain industri (DI) domestik selama lima tahun terakhir. Dari 2.543 permohonan domestik pada tahun 2020, angka tersebut naik menjadi 5.827 permohonan pada 2024, dengan rata-rata kenaikan sebesar 2.543 permohonan atau sekitar 23% setiap tahun. Tren ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pelindungan desain sebagai aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi.
Jumat, 23 Mei 2025
Media Gathering Bersama Dirjen KI: Mengenal Program Unggulan DJKI 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Media Gathering DJKI 2025 di Wisma Habibie dan Ainun pada 22 Mei 2025. Selain berfungsi sebagai forum diskusi, bertukar informasi mengenai isu-isu terkini di bidang kekayaan intelektual (KI), dan pembangunan relasi bersama insan media, digelarnya acara ini juga bertujuan memberikan gambaran atas berbagai program serta inisiatif DJKI dalam meningkatkan sistem kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Kamis, 22 Mei 2025
DJKI Paparkan Kinerja dan Inovasi Layanan KI dalam RDP Bersama Komisi XIII DPR RI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi XIII di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, 21 Mei 2025. RDP tersebut bertujuan membahas evaluasi kinerja tahun 2024 serta rencana strategis Kementerian Hukum, dalam hal ini DJKI di tahun 2025.
Rabu, 21 Mei 2025
