DJKI Gelar Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima
Bogor - Sebagai unit utama yang secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima. Oleh karena itu, DJKI menggandeng Tantowi Yahya Public Speaking School and Communication Skill (TYPSS) untuk menggelar Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima di Lingkungan DJKI pada 24-27 Februari 2021 di Hotel Alana, Sentul - Bogor.
"Salah satu tugas dan fungsi kita mendapatkan tuntutan yang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu kita perlu pelatihan ini karena (Pendapatan Negara Bukan Pajak) PNBP kita naik terus. Semoga nanti kita bisa meningkatkan lagi. Apalagi target kita bisa mencapai Rp1 T tahun ini. Ini perlu peran teman-teman DJKI terutama di garda pelayanan terdepan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal KI, Chairani Idha, dalam sambutannya.
Idha melanjutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat memang mengalami perubahan di masa pandemi Covid-19 ini. Namun hal itu bukan berarti performa pelayanan DJKI harus ikut turun.
"Pelayanan kita kebanyakan virtual, bukan berarti tidak ada pelayanan. Mau nggak mau harus ada call center. Barangkali cara melayani orang secara langsung berbeda dengan virtual. Kadang udah capek dan lelah tapi harus tetap baik," sambungnya.
Idha berharap ada hasil dan manfaat yang signifikan untuk DJKI yg lebih hebat lagi. Seperti diketahui, DJKI ingin menjadi salah satu Kantor KI terbaik di dunia. DJKI juga ingin mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN Rb (KemenpanRB) pada 2021.
"Salah satu tugas dan fungsi kita mendapatkan tuntutan yang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu kita perlu pelatihan ini karena (Pendapatan Negara Bukan Pajak) PNBP kita naik terus. Semoga nanti kita bisa meningkatkan lagi. Apalagi target kita bisa mencapai Rp1 T tahun ini. Ini perlu peran teman-teman DJKI terutama di garda pelayanan terdepan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal KI, Chairani Idha, dalam sambutannya.
Idha melanjutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat memang mengalami perubahan di masa pandemi Covid-19 ini. Namun hal itu bukan berarti performa pelayanan DJKI harus ikut turun.
"Pelayanan kita kebanyakan virtual, bukan berarti tidak ada pelayanan. Mau nggak mau harus ada call center. Barangkali cara melayani orang secara langsung berbeda dengan virtual. Kadang udah capek dan lelah tapi harus tetap baik," sambungnya.
Idha berharap ada hasil dan manfaat yang signifikan untuk DJKI yg lebih hebat lagi. Seperti diketahui, DJKI ingin menjadi salah satu Kantor KI terbaik di dunia. DJKI juga ingin mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN Rb (KemenpanRB) pada 2021.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi
Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.
Jumat, 22 November 2024
Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Jumat, 22 November 2024
Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia.
Rabu, 20 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Selasa, 26 November 2024
Tenun Ikat Amarasi Kupang Satu Langkah Lebih Dekat Mendapatkan Status Indikasi Geografis
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Senin, 25 November 2024
