Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Konsinyering Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) Permohonan Banding, Pemeriksaan Banding dan Penyelesaian Banding Paten pada hari Kamis, 03 November 2022 di Hotel 1O1 Surya Kencana Bogor.
Dalam sambutannya, Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan Juklak dan Juknis sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
"Jika kita melihat sejarahnya, Komisi Banding Paten saat ini pada periode 2021 sampai 2024 adalah angkatan kedelapan. Sejak tahun 1995 sampai 2022 ini sudah cukup panjang perjalanan Komisi Banding Paten di Indonesia, dari dikeluarkannya Undang Undang Tahun 1989, Undang Undang Tahun 2001, dan Undang Undang Tahun 2016 yang sudah kita lalui perjalanannya dan beberapa penyesuaian kita lakukan," kata Yasmon.
Dari sekian puluh tahun perjalanannya, Komisi Banding Paten belum memiliki juklak juknis permohonan banding, pemeriksaan banding, dan penyelesaian banding paten terkait dengan kondisi pelaksanaan tugas Komisi Banding Paten maupun setiap permasalahan yang dihadapi.
Yasmon juga mengatakan bahwa juklak juknis ini akan menjadi rujukan dan panduan bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan banding paten baik untuk anggota Komisi Banding, pemohon banding dan juga bagi Sekretariat Komisi Banding.
"Tahun ini kita harus menargetkan Komisi Banding Paten memiliki juklak dan juknis yang bisa ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal dan tentunya hasilnya harus dapat menjadi panduan dan rujukan bagi kita semua," tutur Yasmon.
"Persoalan Komisi Banding Paten bukan hanya belum adanya juklak juknis, namun juga masih banyak keterbatasan yang kita miliki secara administrasi atau secara logistik, fasilitas yang terbatas seperti penyelenggaraan sidang, ruangan, administrasinya dan lain-lain itu masih belum ideal," lanjut Yasmon.
Yasmon berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menyelesaikan semua persoalan pada Komisi Banding Paten. Ia juga berpesan kepada peserta agar berpartisipasi aktif dan memberi masukan supaya penyusunan juklak dan juknis lebih sempurna, demi memperlancar pelaksanaan tugas anggota Komisi Banding Paten. (HAB/SYL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025