DJKI Gelar FGD Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan FGD Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKI di Merlynn Park Hotel, Senin, 18 Juli 2022.
Dukungan pengadaan infrastruktur perangkat TIK yang optimal dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan DJKI untuk pelayanan KI online.
“DJKI adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan hukum kepada publik berasaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang hakikat asasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, dekat dan efisien,” kata Plh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan perlu adanya reformasi pada pelayanan publik dan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“DJKI harus menyambut ini dengan mengembangkan ASN yang profesional atau smart ASN yang digaungkan revolusi digital Kemenkumham, dan tentunya ini bermuara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya,” ujar Anggoro.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam pengelolaan perencanaan dan pengadaan TIK, DJKI mengadakan FGD penguatan SBPE TIK selama tiga hari yang terhitung sejak tanggal 18-20 Juli 2022.
“FGD ini untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengadaan TIK DJKI dalam proses penilaian dan evaluasi yang berkaitan dengan pengadaan belanja perangkat TIK,” ungkap Anggoro.
Koordinator Perencanaan Direktorat Teknologi Informasi KI, Sugiarto Narsun menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu untuk proses penilaian dan evaluasi yang berkaitan dengan pengadaan TIK yang diharapkan dapat menghasilkan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengadaan TIK DJKI.
“Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dihadiri sebanyak 55 orang peserta yang terdiri dari peserta DJKI (Direktorat TIKI, Sekretariat DJKI), dari perwakilan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Biro Perencanaan, Pusdatin, UKPBJ, Ditjen AHU, Ditjen Imigrasi) dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
![]()
Dukungan pengadaan infrastruktur perangkat TIK yang optimal dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan DJKI untuk pelayanan KI online.
“DJKI adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan hukum kepada publik berasaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang hakikat asasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, dekat dan efisien,” kata Plh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan perlu adanya reformasi pada pelayanan publik dan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“DJKI harus menyambut ini dengan mengembangkan ASN yang profesional atau smart ASN yang digaungkan revolusi digital Kemenkumham, dan tentunya ini bermuara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya,” ujar Anggoro.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam pengelolaan perencanaan dan pengadaan TIK, DJKI mengadakan FGD penguatan SBPE TIK selama tiga hari yang terhitung sejak tanggal 18-20 Juli 2022.
“FGD ini untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengadaan TIK DJKI dalam proses penilaian dan evaluasi yang berkaitan dengan pengadaan belanja perangkat TIK,” ungkap Anggoro.
Koordinator Perencanaan Direktorat Teknologi Informasi KI, Sugiarto Narsun menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu untuk proses penilaian dan evaluasi yang berkaitan dengan pengadaan TIK yang diharapkan dapat menghasilkan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengadaan TIK DJKI.
“Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dihadiri sebanyak 55 orang peserta yang terdiri dari peserta DJKI (Direktorat TIKI, Sekretariat DJKI), dari perwakilan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Biro Perencanaan, Pusdatin, UKPBJ, Ditjen AHU, Ditjen Imigrasi) dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perundingan ICA CEPA Masuki Putaran ke-8
Delegasi Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) aktif mengikuti putaran ke-8 Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) di Ottawa, Kanada pada 24 s.d. 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
DJKI dan MyIPO Bahas Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada hari Jumat, 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
Kendala Drafting Paten di Lingkungan Kampus NTB
Ishak, Operator Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Mataram, menceritakan banyaknya potensi penemuan yang bisa dipatenkan di lingkungan kampusnya. Kendati demikian, tidak semua inventor mampu membuat drafting paten yang baik sehingga penemuannya bisa dipatenkan.
Jumat, 28 Juni 2024
