Jakarta - Promosi dan komersialisasi indikasi geografis (IG) yang masih belum berjalan secara berkelanjutan dan sinergis merupakan salah satu faktor rendahnya permohonan IG di Indonesia saat ini.
Demikian disampaikan oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Jakarta pada Jumat, 7 Juni 2024.
"Saat ini, terdapat 138 produk IG terdaftar di DJKI di mana 123 produk dari dalam dan 15 produk IG dari luar negeri," terangnya.
Namun, menurut Yasmon, jumlah IG terdaftar masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keragaman kondisi alam, flora, fauna, dan budayanya.
Untuk itu, DJKI berupaya memfasilitasi koordinasi dan pembahasan kerja sama untuk penguatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan IG Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pemetaan peran dalam menggali dan mengembangkan potensi produk IG dalam rangka memajukan perekonomian nasional.
Hingga saat ini, DJKI telah melakukan pemetaan mitra yang berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan IG yang diamanahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kami berharap, melalui forum diskusi ini akan ada kesepakatan dan semangat bersama yang dituangkan dalam naskah kerja sama meningkatkan IG Indonesia yang dapat dirasakan betul manfaat ekonominya bagi masyarakat," pungkas Yasmon.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025