Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) menyelenggarakan konsultasi teknis sebagai pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) Indikasi Geografis (IG) pada Kamis, 6 Juni 2024 di Hotel Double Tree by Hilton.
Dalam sambutan sekaligus pembuka acara, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menyatakan IG merupakan salah satu aset KI yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi daerah sehingga perlu adanya sinergi aktif dalam penegakan hukum IG.
“DJKI berkomitmen memperkuat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum IG dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang IG, membangun sistem pengaduan pelanggaran IG serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum IG,” terang Anom dalam sambutannya.
Anom menambahkan bahwa segala upaya yang telah dirancang dapat terwujud dengan adanya sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman, membangun sinergi dan berbuah rumusan strategi untuk memaksimalkan potensi IG dalam mendukung ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sejalan dengan Anom, Kepala Kanwil Kemenkumham Heni Yuwono turut mengingatkan bahwa kedudukan IG sebagai branding suatu daerah yang bernilai ekonomis perlu adanya mekanisme pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.
“Kami Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengajak seluruh stakeholder di wilayah Jawa Timur, serta seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam rangka melindungi dan memaksimalkan potensi dari Indikasi Geografis di wilayah Jawa Timur,” imbuhnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Penegakan Hukum untuk Memaksimalkan Potensi Indikasi Geografis dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Daerah yang Berkelanjutan” turut menghadirkan narasumber, yaitu:
Kurniaman Telaumbanua, Direktur Merek dan lndikasi Geografis DJKI
T. Didik Taryadi, Anggota Komisi Banding Merek
Prof. Dr. Mas Rahmah, Guru Besar Universitas Airlangga
Lilik Widji Asri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
Selamet Yakub, Wakil Ketua MPIG Mangga Putar Pasuruan
Perwakilan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini diikuti oleh 103 peserta yang berasal dari perwakilan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya, Anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Perwakilan Perguruan Tinggi Jawa Timur, dan Pelaku Usaha daerah. (MKH/SYL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025