Bandung – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu, melakukan audiensi ke Rumah Batik Komar pada Kamis, 14 Februari 2025. Kunjungan ini menegaskan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi industri batik. Dalam kunjungan ini, DJKI juga melihat langsung bagaimana Batik Komar telah mengelola berbagai aspek KI, termasuk paten, merek, dan hak cipta sebagai bagian dari strategi komersialisasi dan pelestarian budaya.
Wakil Pemilik Usaha Batik Komar, Nouval Karim, menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi dan diskusi pengembangan KI. “Batik bukan hanya warisan budaya, tetapi juga merupakan kekayaan intelektual yang besar dan harus dilindungi agar tetap bisa dinikmati di masa mendatang. Kami percaya bahwa kolaborasi antara industri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri batik,” ujarnya.
Batik Komar telah berhasil menembus pasar global dengan ekspor ke seluruh benua. Selain itu, Batik Komar juga aktif dalam edukasi batik dengan peserta sekitar 1.000 peserta setiap bulan, termasuk institusi pendidikan, komunitas, dan keluarga. Program edukasi ini mencakup praktik dasar membatik hingga kelas profesional yang memungkinkan peserta lebih mendalami seni batik secara teknis dan bisnis.
Razilu mengapresiasi inovasi Batik Komar, khususnya batik pendulum yang dikenal eksklusif. “Pak Komar tidak hanya menghasilkan satu jenis KI, tetapi juga memiliki paten, merek, dan hak cipta. Ini luar biasa karena tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga turut mengedukasi masyarakat serta melakukan utilisasi KI untuk komersialisasi yang berdampak positif bagi lingkungan,” kata Razilu.
Dalam kunjungan ini, DJKI juga meninjau langsung kawasan berbasis KI yang dikembangkan Batik Komar. Razilu menekankan pentingnya melihat langsung praktik pemanfaatan KI dalam industri kreatif guna mendorong peningkatan nilai tambah bagi para pelaku usaha di sektor batik.
Sebagai bagian dari komitmen pelindungan KI, kunjungan ini juga diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DJKI dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P. sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi turut hadir dalam penandatanganan ini. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pelindungan KI bagi karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
DJKI terus mendorong industri kreatif untuk memanfaatkan sistem KI sebagai alat pelindungan dan strategi bisnis. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri seperti yang dilakukan Batik Komar, diharapkan pelindungan KI di sektor batik semakin kuat, sehingga warisan budaya ini tetap lestari dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.
Rabu, 12 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025