DJKI Dukung Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk UMKM
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diwakili oleh Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dan Daulat P. Silitonga, Direktur Kerja Sama menghadiri acara Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada Selasa (7/7/2020).
“Dukungan DJKI untuk UMKM di sini kami beri diskon 27 persen untuk merek, paten 28 persen, paten sederhana 25 persen, desain industri 31 persen, HC 50 persen,” ujar Dirjen KI Freddy Haris pada kesempatan yang berbeda.
Acara ini adalah kelanjutan dari rapat pembahasan melalui Zoom yang membahas tentang dukungan penuh oleh kementerian dan lembaga terhadap gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta.
Gerakan ini merupakan wujud dukungan pemerintah dan kerjasama dalam wadah digital untuk usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19.
“Mari kita jadikan UMKM tuan rumah di negeri sendiri dan tuan rumah yang bermatabat, berdikari dan inovatif, kita jangan pernah merasa kita ini negara yang tidak maju,” ajak Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan.
DJKI Kemenkumham merupakan salah satu kementerian pendukung gerakan #BanggaBuatanIndonesia, di mana DJKI memberikan kemudahan pendaftaran merek, hak cipta, desain industri dan paten yang dimiliki oleh pelaku UMKM melalui tautan banggabuatanindonesia.dgip.go.id.
DJKI berusaha memberikan kemudahan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) secara online agar para pelaku UMKM dapat mengakses dan mendaftarkan KI yang dimiliki terutama untuk merek dan desain mereka.
Selain kemudahan pendaftaran, DJKI juga memberikan insentif untuk para pelaku UMKM, yaitu dengan memberikan tarif permohonan yang lebih rendah dan terjangkau. Tarif pendaftaran KI oleh UMKM ini disertai dengan melampirkan surat keterangan UMKM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas terkait untuk pelaku UMKM yang bertempat di luar Jabodetabek.
Saat ini pendaftaran KI dari pelaku UMKM pada tahun 2020 sudah mencapai 2.924 untuk pendaftaran merek, 156 pendaftaran desain industri, 731 pendaftaran paten dan 7479 pencatatan hak cipta. Data statistik ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin memiliki kesadaran untuk melindungi KI mereka, terutama pada bidang hak cipta dan merek yang mereka miliki.
Khusus di masa pandemi, DJKI telah meluncurkan Loket Virtual (Lokvid) yang dapat diakses masyarakat di loketvirtual.dgip.go.id. Loket ini tidak hanya memudahkan pelayanan masyarakat tetapi juga mengurangi pungutan liar dan sekaligus menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Dukungan DJKI untuk UMKM di sini kami beri diskon 27 persen untuk merek, paten 28 persen, paten sederhana 25 persen, desain industri 31 persen, HC 50 persen,” ujar Dirjen KI Freddy Haris pada kesempatan yang berbeda.
Acara ini adalah kelanjutan dari rapat pembahasan melalui Zoom yang membahas tentang dukungan penuh oleh kementerian dan lembaga terhadap gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta.
Gerakan ini merupakan wujud dukungan pemerintah dan kerjasama dalam wadah digital untuk usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19.
“Mari kita jadikan UMKM tuan rumah di negeri sendiri dan tuan rumah yang bermatabat, berdikari dan inovatif, kita jangan pernah merasa kita ini negara yang tidak maju,” ajak Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan.
DJKI Kemenkumham merupakan salah satu kementerian pendukung gerakan #BanggaBuatanIndonesia, di mana DJKI memberikan kemudahan pendaftaran merek, hak cipta, desain industri dan paten yang dimiliki oleh pelaku UMKM melalui tautan banggabuatanindonesia.dgip.go.id.
DJKI berusaha memberikan kemudahan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) secara online agar para pelaku UMKM dapat mengakses dan mendaftarkan KI yang dimiliki terutama untuk merek dan desain mereka.
Selain kemudahan pendaftaran, DJKI juga memberikan insentif untuk para pelaku UMKM, yaitu dengan memberikan tarif permohonan yang lebih rendah dan terjangkau. Tarif pendaftaran KI oleh UMKM ini disertai dengan melampirkan surat keterangan UMKM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas terkait untuk pelaku UMKM yang bertempat di luar Jabodetabek.
Saat ini pendaftaran KI dari pelaku UMKM pada tahun 2020 sudah mencapai 2.924 untuk pendaftaran merek, 156 pendaftaran desain industri, 731 pendaftaran paten dan 7479 pencatatan hak cipta. Data statistik ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin memiliki kesadaran untuk melindungi KI mereka, terutama pada bidang hak cipta dan merek yang mereka miliki.
Khusus di masa pandemi, DJKI telah meluncurkan Loket Virtual (Lokvid) yang dapat diakses masyarakat di loketvirtual.dgip.go.id. Loket ini tidak hanya memudahkan pelayanan masyarakat tetapi juga mengurangi pungutan liar dan sekaligus menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
