Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta atas karya seni musik tradisional. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menyampaikan bahwa musik tradisional merupakan warisan budaya yang harus dilindungi agar tidak diklaim atau dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak lain.
Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa hak cipta atas musik tradisional timbul secara otomatis setelah suatu karya diciptakan, tanpa memerlukan pendaftaran. Namun, karena sifatnya yang diwariskan turun-temurun dan bersifat komunal, pelindungan hukum atas musik tradisional menghadapi tantangan tersendiri. “Kesulitan utama dalam pelindungan musik tradisional adalah sulitnya mengidentifikasi pencipta asli dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan hak cipta,” ungkapnya pada Kamis, 13 Februari 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
DJKI menekankan bahwa pelindungan hak cipta tidak hanya mencegah klaim dari pihak asing, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi komunitas pemiliknya. Musik tradisional yang tercatat dan dilindungi dapat menghasilkan royalti dari lisensi, penjualan rekaman, hingga pertunjukan komersial. Selain itu, pengelolaan hak cipta yang baik juga dapat mendorong perkembangan industri kreatif berbasis budaya lokal serta meningkatkan daya tarik pariwisata.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui DJKI mendorong inventarisasi dan dokumentasi karya seni musik tradisional di berbagai daerah. “Kami mengajak pemerintah daerah, komunitas seni, dan akademisi untuk bekerja sama dalam pencatatan dan pengelolaan hak cipta agar seni musik tradisional kita tetap lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambah Agung.
Sementara itu, eks Drummer God Bless sekaligus pegiat musik tradisional Gilang Ramadhan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar musik tradisional terus terjaga. Dia menyoroti bahwa banyak anak muda yang tidak tertarik pada genre musik ini sehingga alat musik tradisional juga sudah tidak ada yang memainkan.
“Di luar negeri, musik klasik dimasukkan ke ekosistem komersialisasi agar tetap bertahan dan mendapatkan apresiasi. Dengan begitu musik klasik bisa tetap bertahan, maka kami harap musik tradisional Indonesia juga bisa seperti itu,” ujar Gilang.
Selain itu, DJKI juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola hak cipta musik tradisional. Dengan adanya LMK khusus untuk musik tradisi, pengumpulan royalti dan lisensi dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga para seniman dan komunitas dapat memperoleh manfaat yang lebih adil dari karya mereka.
Dengan adanya upaya ini, DJKI berharap semakin banyak pihak yang memahami pentingnya pelindungan hak cipta atas musik tradisional. “Pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan melestarikan musiknya, tetapi juga memastikan hak-hak penciptanya terlindungi. Ini adalah tanggung jawab bersama agar warisan budaya Indonesia tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” pungkas Gilang.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.
Kamis, 13 Maret 2025
Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.
Senin, 10 Maret 2025
Jumat, 14 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025