DJKI Dapat Nilai “Sangat Baik” Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Yogyakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai sangat baik dan mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu 88.31.  Hal ini disampaikan oleh Direktur Katadata Insight Center Adek Media Roza pada kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2023 pada 6 s.d. 9 Desember 2023 di Hotel Melia Purosani. 

SKM ini dianalisis berdasarkan perilaku pemohon kekayaan intelektual (KI) dengan survey online dan wawancara mendalam. Dari penilaian tersebut, 7 dari 10 responden merasa puas karena telah memahami bahwa melindungi KI untuk mencegah pembajakan atas karya atau produknya karena mendapatkan pelindungan hukum. 

“Dari SKM yang telah dilakukan, rata-rata masyarakat telah merasa puas dengan layanan yang ada di DJKI, masyarakat juga merasa situs web dan media sosial resmi DJKI sudah mumpuni sebagai sumber informasi atau rujukan untuk mengetahui mekanisme pelindungan KI,” ujar Adek pada Rabu, 6 Desember 2023.

Adek melanjutkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) daerah terkait layanan KI tertinggi diraih oleh Papua Barat dengan nilai 93.64, dilanjutkan oleh Sulawesi Tengah dengan nilai 92.89, Sumatera Barat 90.45, Sumatera Selatan 89.73 dan Sulawesi Selatan 89.63.

Adapun jenis permohonan KI dengan IKM tertinggi adalah Hak Cipta dengan nilai 89.61, disusul dengan Merek dengan nilai 88.05, Paten dengan nilai 82.55, dan Desain Industri dengan nilai 82.45. 

“Net Promoter Score DJKI juga menunjukan hasil World Class yaitu dengan nilai 77%. Net Promoter Score sendiri merupakan indikator kepuasan masyarakat di mana pada data ini dapat dilihat apakah masyarakat mau mempromosikan layanan DJKI ke orang lain,” terang Adek. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dengan Katadata dan BSC Consulting. Min yakin bahwa survei dan peningkatan sumber daya manusia yang terus dilakukan DJKI akan mewujudkan World Class IP Office.

Min mengatakan bahwa sebagai unit pemerintah yang diberi tugas untuk melayani publik, tentu tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan prima dan menjadikan pelayanan publik sebagai fokus utama. 

“Mari perkuat komitmen kita dengan berlandaskan semangat kolaborasi, fokus pada pekerjaan dan memperkuat kerja sama guna mendukung dan menyukseskan berbagai program DJKI kedepannya,” pungkas Min. (CAN/VER)