DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Summer Sips and Serves : A World Cup of Tennis and All American Summer Barbecue yang diadakan pada Minggu, 31 Juli 2022 di Sultan Tennis Club.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas akses edukasi kekayaan intelektual (KI) melalui platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Inisiatif ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan KI yang relevan dengan kebutuhan inovasi.
Rabu, 4 Juni 2025
Persiapkan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI, DJKI Perkuat Kolaborasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat persiapan untuk kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan acara puncak perayaan Hari KI Sedunia 2025, pada Senin, 2 Juni 2025 di Ruang Rapat Dirjen KI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran BOD DJKI, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan, susunan acara, serta strategi komunikasi guna memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 berjalan lancar dan optimal dalam menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
Senin, 2 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
