DJKI dan Dirjen WIPO Bahas Perkembangan Sistem Pelindungan Paten di Indonesia

Jenewa - Delegasi Republik Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk Sidang Putaran ke-43 Inter Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF), membahas perkembangan sistem pelindungan paten di Indonesia dengan Direktur Jenderal WIPO (World Intellectual Property Organization) Daren Tang.


Delegasi yang dipimpin oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Yasmon menyampaikan apresiasi kepada Daren Tang atas dukungan kepada Indonesia khususnya DJKI selama ini dalam melaksanakan dan memajukan sistem KI di Indonesia. 


"Terima kasih atas banyaknya kerja sama Indonesia dengan WIPO khususnya berbagai proyek yang sudah berjalan selama ini," ujar Yasmon. 

Beberapa hal yang telah dibahas bersama dalam pertemuan, di antaranya Individualized Training and Learning Management System for Trademark Examiners (ITLMS), perkembangan terkini IPAS 4.0, dan Proyek Konsultasi KI untuk Pembangunan Kapasitas Unit Kecil Menengah (UKM). 

Untuk meningkatkan kemampuan para pemeriksa DJKI Yasmon juga mengharapkan peningkatan kemampuan melalui program – program magang.

"Kami berharap ada penambahan penempatan formasi internship program bagi pegawai DJKI untuk Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Paten di masa yang akan datang di WIPO. Harapannya agar di masa yang akan datang ada pegawai dari DJKI yang dapat bekerja di WIPO," lanjutnya 

Selanjutnya, Daren menyampaikan ucapan selamat kepada Yasmon yang baru bergabung kembali sebagai Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang untuk memperkuat DJKI dan ucapan terima kasih kepada DJKI yang telah banyak berkontribusi pada kegiatan bersama WIPO selama ini, khususnya untuk kesadaran dalam peningkatan perlindungan KI di bidang inovasi, UMKM, dan kalangan perguruan tinggi. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang terbukti dapat meningkatkan perekonomiannya melalui kekayaan Intelektual. 

"Indonesia merupakan innovation power house yang telah melahirkan banyak start-up dan banyak yang menanamkan modal untuk meningkatkan ekonomi khususnya di bidang digital, inovasi serta pengembangan di perguruan tinggi," kata Daren.


Lebih lanjut, Yasmon menyampaikan pula fokus atau prioritas utama dalam program kerja ke depan yaitu memperkuat sistem paten di Indonesia dengan  meningkatkan kualitas para pemeriksa paten dan kualitas hasil pemeriksaan. Dia berharap WIPO untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Sementara itu pada persiapan Sidang Umum WIPO yang akan datang, Direktur Jenderal WIPO berharap dapat bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, untuk membahas dan berdiskusi tentang kerja sama dan progran-program untuk lebih memajukan sistem KI  pada negara-negara Anggota WIPO, termasuk Indonesia.(kad/can)


TAGS

#Paten #WIPO

LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya