DJKI Canangkan 2019 Sebagai Tahun Desain Industri

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencanangkan Tahun 2019 sebagai Tahun Desain Industri. Hal ini sebagai fokus target DJKI dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Desain Industri.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat acara Diskusi dan Konferensi Pers Pencanangan Tahun 2019 Sebagai Tahun Desain Industri yang di gelar di Hotel Crowne Plaza Bandung, Selasa (12/3/2019).

Freddy Harris menyampaikan bahwa untuk menuju negara maju, bangsa ini perlu memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki daya saing dalam sektor industri, salah satunya melalui Desain Industri. Banyak potensi desain industri yang dihasilkan masyarakat Indonesia, yang berasal dari individu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), maupun dari Perguruan Tinggi.

"Jadi di kita ini banyak orang-orang kreatif, tapi pelindungan terhadap mereka kurang. Dan banyak yang tidak mengerti arti pelindungan kreatifitas itu," ujar Freddy Harris.

Sebagai bukti Indonesia memiliki potensi kreatifitas yang besar yaitu pada tahun 2015, UNESCO mengumumkan Kota Bandung sebagai salah satu kota kreatif dalam bidang desain dan fashion.

Selain itu, melihat data permohonan Desain Industri yang diajukan Perguruan Tinggi ke DJKI, dapat dilihat bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) permohonan terbanyak berasal dari Perguruan Tinggi asal Bandung, yaitu Universitas Telkom dan Institut Teknologi Bandung.

"Makanya kami canangkan tahun ini sebagai tahun Desain Industri di Bandung, karena saya tahu, Bandung kota kreatif," ucap Freddy Harris.

Hal membanggakan lainnya datang dari ajang Good Design Award Tahun 2018 (G-Mark) ke-62 yang diselenggarakan di Jepang. Diajang kompetisi desain berskala internasional tersebut, Indonesia sukses menghadirkan 7 (tujuh) produk yang mendapatkan penghargaan G-Mark Best 100 dan G-Mark Good Design.

Data diatas menunjukan bahwa potensi KI dari segi desain industri sangat besar untuk menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, desain industri perlu dilindungi untuk mendapat kepastian hukum. Namun, nyatanya permohonan desain industri masih minim.

"Masyarakat masih merasa ngapain daftar, mereka anggap tidak ada gunanya. Nah, kita sosialisasikan pendaftaran itu ada gunanya, jangan sampai terjadi, ketika ada barangnya, membuat industri produknya, ternyata ada orang lain yang memiliki," FreddyHarris menjelaskan.

Menurut Freddy Harris, pendaftaran desain industri setiap tahunnya di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya dengan China, negara tersebut setiap tahun menerima pendaftaran desain industri mencapai 500 ribu permohonan.

"Di kita, tiap tahunnya hanya 4000 pendaftaran saja untuk desain industri," ucapnya.

Dengan dicanangkannya tahun 2019 sebagai tahun Desain Industri, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan Desain Industri.


LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya