DJKI Buka Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual di Festival Kopi Papua
Jayapura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut meramaikan Festival Kopi di Tanah Papua dengan membuka stan-stan layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI) yang di gelar di GOR Cenderawasih, Jayapura, Kamis, 25 Agustus 2022.
Tidak hanya itu, pada kegiatan Festival Kopi di Bumi Cenderawasih ini, DJKI yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua memberikan fasilitas pencatatan dan pendaftaran KI gratis khusus bagi masyarakat asli Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan kehadiran DJKI di tengah-tengah Festival Kopi Papua ini merupakan ajang untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya melindungi KI.
“Jadi anda bisa datang untuk berkonsultasi, tim kami akan dengan setia melayani anda. Saya pastikan dilayani dengan gratis untuk orang asli Papua. Kita pastikan pelayanan yang kita lakukan untuk melayani masyarakat di tanah Papua,” kata Anthonius.
Diketahui, Festival Kopi Papua diikuti 60 peserta yang terdiri dari para pengusaha kopi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang tentunya mengundang daya tarik banyak pengunjung.
Oleh sebab itu, DJKI terjun langsung dalam pameran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) berkonsep Festival Kopi Papua sebagai upaya jemput bola, sekaligus wujud kehadiran negara memberikan pelindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia khususnya masyarakat Papua.
“Bagi saya, di event besar ini ketika berakhir, pelaku usaha, umkm dan masyarakat Papua harus pulang dengan (memiliki) legalitas hukum,” ucap Anthonius.
Papua memiliki potensi KI yang sangat besar, baik itu yang bersifat KI personal maupun KI Komunal, karena tanah Papua dianugerahi keanekaragaman budaya dan sumber daya alam.
Dengan adanya kehadiran DJKI di tengah-tengah masyarakat Papua dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kesadaran terhadap pelindungan KI.
Pada kegiatan Festival Kopi Papua ini juga, DJKI menaruh harapan besar agar produk-produk hasil alam dari Bumi Cenderawasih, seperti halnya kopi yang sedang dipamerkan saat ini dapat segera didaftarkan indikasi geografisnya sebagai KI Komunal.
Pelindungan indikasi geografis akan memberikan nilai tambah ekonomi dengan terjaganya reputasi, kualitas, karakteristik dari produk indikasi geografis (IG). Selain itu, pelindungan IG dapat mendukung dan memperkuat posisi produk IG tersebut di pasaran.
Sebagai contoh, di Provinsi Bangka Belitung terdapat produk indikasi geografis terdaftar Lada Putih Muntok, di mana dahulu sebelum terdaftar sebagai IG, harga jual Lada Putih tersebut hanya dihargai 60 ribu per kilogram-nya. Namun setelah terdaftar sebagai IG, harganya meningkat menjadi 120 ribu per kilogram.
“Artinya produk khas Papua yang terdaftar menjadi indikasi geografis, akan meningkatkan daya jual serta pendapatan bagi petani dan tentunya akan berkontribusi pada perekonomian daerah,” ungkap salah satu ahli DJKI, Dadan Samsudin yang juga menjabat sebagai Pemeriksa Paten Utama.
DJKI mengungkapkan bahwa masih banyak produk kopi di Papua yang belum terdaftar indikasi geografisnya. Seperti, Kopi Amungme dari Kabupaten Mimika, Kopi arabika Pegunungan Bintang, Kopi Moanemani yang berasal dari Kabupaten Dogiyai, dan Kopi variety arabica typica dari Tiom.
Diharapkan setelah berakhirnya kegiatan ini, pemerintah daerah bersama masyarakat di Provinsi Papua saling bekerjasama untuk mendaftarkan IG produk khas Papua yang nantinya akan memberikan kebanggaan dan reputasi terhadap produk lokal Papua.
Tidak hanya itu, pada kegiatan Festival Kopi di Bumi Cenderawasih ini, DJKI yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua memberikan fasilitas pencatatan dan pendaftaran KI gratis khusus bagi masyarakat asli Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan kehadiran DJKI di tengah-tengah Festival Kopi Papua ini merupakan ajang untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya melindungi KI.
“Jadi anda bisa datang untuk berkonsultasi, tim kami akan dengan setia melayani anda. Saya pastikan dilayani dengan gratis untuk orang asli Papua. Kita pastikan pelayanan yang kita lakukan untuk melayani masyarakat di tanah Papua,” kata Anthonius.
Diketahui, Festival Kopi Papua diikuti 60 peserta yang terdiri dari para pengusaha kopi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang tentunya mengundang daya tarik banyak pengunjung.
Oleh sebab itu, DJKI terjun langsung dalam pameran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) berkonsep Festival Kopi Papua sebagai upaya jemput bola, sekaligus wujud kehadiran negara memberikan pelindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia khususnya masyarakat Papua.
“Bagi saya, di event besar ini ketika berakhir, pelaku usaha, umkm dan masyarakat Papua harus pulang dengan (memiliki) legalitas hukum,” ucap Anthonius.
Papua memiliki potensi KI yang sangat besar, baik itu yang bersifat KI personal maupun KI Komunal, karena tanah Papua dianugerahi keanekaragaman budaya dan sumber daya alam.
Dengan adanya kehadiran DJKI di tengah-tengah masyarakat Papua dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kesadaran terhadap pelindungan KI.
Pada kegiatan Festival Kopi Papua ini juga, DJKI menaruh harapan besar agar produk-produk hasil alam dari Bumi Cenderawasih, seperti halnya kopi yang sedang dipamerkan saat ini dapat segera didaftarkan indikasi geografisnya sebagai KI Komunal.
Pelindungan indikasi geografis akan memberikan nilai tambah ekonomi dengan terjaganya reputasi, kualitas, karakteristik dari produk indikasi geografis (IG). Selain itu, pelindungan IG dapat mendukung dan memperkuat posisi produk IG tersebut di pasaran.
Sebagai contoh, di Provinsi Bangka Belitung terdapat produk indikasi geografis terdaftar Lada Putih Muntok, di mana dahulu sebelum terdaftar sebagai IG, harga jual Lada Putih tersebut hanya dihargai 60 ribu per kilogram-nya. Namun setelah terdaftar sebagai IG, harganya meningkat menjadi 120 ribu per kilogram.
“Artinya produk khas Papua yang terdaftar menjadi indikasi geografis, akan meningkatkan daya jual serta pendapatan bagi petani dan tentunya akan berkontribusi pada perekonomian daerah,” ungkap salah satu ahli DJKI, Dadan Samsudin yang juga menjabat sebagai Pemeriksa Paten Utama.
DJKI mengungkapkan bahwa masih banyak produk kopi di Papua yang belum terdaftar indikasi geografisnya. Seperti, Kopi Amungme dari Kabupaten Mimika, Kopi arabika Pegunungan Bintang, Kopi Moanemani yang berasal dari Kabupaten Dogiyai, dan Kopi variety arabica typica dari Tiom.
Diharapkan setelah berakhirnya kegiatan ini, pemerintah daerah bersama masyarakat di Provinsi Papua saling bekerjasama untuk mendaftarkan IG produk khas Papua yang nantinya akan memberikan kebanggaan dan reputasi terhadap produk lokal Papua.
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.
Rabu, 12 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual
Kamis, 13 Maret 2025
