Bandung - Dalam rangka meningkatkan permohonan desain industri dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuat berbagai program kerja, salah satunya memberikan pendampingan kepada pemohon desain industri di perguruan tinggi.
Mengingat, saat ini masih banyak ditemui pemohon yang kesulitan dalam membuat dokumen permohonan desain industri. Beberapa kesalahan yang sering ditemui adalah judul yang menggunakan bahasa Inggris, deskripsi yang tidak jelas, dan kualitas gambar yang rendah.
Kesalahan tersebut tidak hanya dapat memperlama proses pemeriksaan, namun dapat membuat suatu permohonan desain industri ditarik kembali jika pemohon tidak memberikan tanggapan yang memadai, yang artinya permohonan tersebut tidak dapat diberikan pelindungan hukumnya.
Oleh karenanya, DJKI menyelenggarakan Workshop Penyiapan Data Substantif Desain Industri untuk Perguruan Tinggi yang kali ini digelar di eL Hotel Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 13 Juli 2023.
“Tentunya untuk memastikan data substansi dalam permohonan desain industri yang diajukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas Koordinator Pemeriksaan Desain Industri Syahdi Hadiyanto.
Ia mengatakan dalam konteks pelayanan publik, kegiatan ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DJKI sekaligus mendekatkan diri dengan para pemangku kepentingan di daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan bahwa pada tahun 2022 lalu, permohonan kekayaan intelektual (KI) di Jawa Barat tercatat sebanyak 35.087 permohonan, yang diantaranya jumlah tersebut, terdapat permohonan desain industri sebanyak 345.
“Dan per tanggal 4 Juli 2023, Jawa Barat berhasil memasukan 240 permohonan Desain Industri,” ucap Andika.
Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan kepada seluruh peserta terkait penyiapan data substansi desain industri.
“Semoga workshop ini menjadi langkah awal yang inspiratif dalam mendorong keunggulan desain industri di wilayah Jawa Barat,” pungkas Andika.
Kegiatan workshop ini diikuti oleh 70 orang yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, asosiasi profesi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menghasilkan 7 permohonan baru desain industri serta berhasil mengevaluasi 50 desain karya dosen dan mahasiswa ITB dan ITENAS yang berpotensi diajukan sebagai permohonan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025