DJKI Berikan Konsultasi KI Hingga Ujung Timur Indonesia
Sorong - Hari pertama penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak di Kota Sorong, Papua Barat mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat.
Febriyani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal mengaku sangat terbantu dengan adanya konsultasi tatap muka seperti ini dan berharap kegiatan MIC dapat terus dilakukan karena menurutnya masih banyak potensi kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki oleh Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat.
"Saya pelaku UMKM dengan produk kerajinan tangan, batik, dan tenun. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait hak cipta dan merek atas produk-produk tersebut. Melalui konsultasi ini saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran merek dan hak cipta yang sebelumnya saya tidak ketahui sama sekali," jelas Febriyani pada sesi konsultasi.
Mengamini pendapat tersebut, Dance Ulimpa, seorang seniman dan produsen batik khas Suku Moi, Sorong pun turut merasa terbantu dengan adanya kegiatan MIC, terutama untuk membantu pengajuan pendaftaran desain industri produk miliknya.
“Saya belum paham sama sekali mengenai pendaftaran desain industri. Karena itu, saya datang ke sini untuk dapat dipandu secara langsung dari awal agar produk batik saya dapat terlindungi dan tidak ditiru sembarangan oleh pihak lain,” ujar Dance.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dibuka lebih luas untuk masyarakat masyarakat karena di sini banyak anak-anak seniman yang punya karya, misalnya di bidang seni suara, seni lukis, musik, dan lainnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaedi menuturkan bahwa salah satu kendala permohonan KI di Papua Barat adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat seputar tata cara pengajuan permohonan KI dan jaringan internet yang kurang baik.
"Masih banyak KI yang dapat digali di Papua Barat, terutama hak cipta karena di sini banyak seniman. Untuk itu, kegiatan MIC yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI," ujar Djunaedi.
Adapun pada minggu ini rangkaian kegiatan MIC serentak dilakukan di 3 (tiga) kota di Indonesia, yaitu Semarang, Bengkulu, dan Sorong. Penyelenggaraan MIC di Sorong dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022 bertempat di Hotel Vega. Selain berkonsultasi tatap muka dengan para ahli kekayaan intelektual dari DJKI, masyarakat juga dapat mengikuti sosialisasi dan diseminasi KI. (SYL/AMH)
Febriyani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal mengaku sangat terbantu dengan adanya konsultasi tatap muka seperti ini dan berharap kegiatan MIC dapat terus dilakukan karena menurutnya masih banyak potensi kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki oleh Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat.
"Saya pelaku UMKM dengan produk kerajinan tangan, batik, dan tenun. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait hak cipta dan merek atas produk-produk tersebut. Melalui konsultasi ini saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran merek dan hak cipta yang sebelumnya saya tidak ketahui sama sekali," jelas Febriyani pada sesi konsultasi.
Mengamini pendapat tersebut, Dance Ulimpa, seorang seniman dan produsen batik khas Suku Moi, Sorong pun turut merasa terbantu dengan adanya kegiatan MIC, terutama untuk membantu pengajuan pendaftaran desain industri produk miliknya.
“Saya belum paham sama sekali mengenai pendaftaran desain industri. Karena itu, saya datang ke sini untuk dapat dipandu secara langsung dari awal agar produk batik saya dapat terlindungi dan tidak ditiru sembarangan oleh pihak lain,” ujar Dance.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dibuka lebih luas untuk masyarakat masyarakat karena di sini banyak anak-anak seniman yang punya karya, misalnya di bidang seni suara, seni lukis, musik, dan lainnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaedi menuturkan bahwa salah satu kendala permohonan KI di Papua Barat adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat seputar tata cara pengajuan permohonan KI dan jaringan internet yang kurang baik.
"Masih banyak KI yang dapat digali di Papua Barat, terutama hak cipta karena di sini banyak seniman. Untuk itu, kegiatan MIC yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI," ujar Djunaedi.
Adapun pada minggu ini rangkaian kegiatan MIC serentak dilakukan di 3 (tiga) kota di Indonesia, yaitu Semarang, Bengkulu, dan Sorong. Penyelenggaraan MIC di Sorong dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022 bertempat di Hotel Vega. Selain berkonsultasi tatap muka dengan para ahli kekayaan intelektual dari DJKI, masyarakat juga dapat mengikuti sosialisasi dan diseminasi KI. (SYL/AMH)
LIPUTAN TERKAIT
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
