Dirjen KI Tegaskan Dukungan untuk 8 Deputi Direktur Jenderal dan Asisten Direktur Jenderal WIPO

Jenewa - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendukung delapan kandidat terpilih yang dipercaya sebagai Deputi Direktur Jenderal (DDG) dan Asisten Direktur Jenderal (ADG) World Intellectual Property Organization (WIPO) pada periode 2021-2026. Salah satunya adalah Hasan Kleib dari Indonesia yang dipercaya sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector.

"Dalam acara yang luar biasa ini, saya ingin mengatakan dukungan kuat Indonesia untuk kedelapan kandidat terpilih yang diajukan Direktur Jenderal WIPO. Indonesia juga ingin mengucapkan selamat bagi DDG dan ADG atas penunjukkan mereka," ujar Freddy dalam pertemuan sesi ke-79th Coordination Committee WIPO, 3 Desember 2020.

"Kami berharap dapat melanjutkan kerja sama yang sangat baik dengan WIPO. Yakinlah bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan memajukan sistem kekayaan intelektual global guna mendorong kreativitas dan inovasi, serta memenuhi kebutuhan perkembangan anggota WIPO," lanjutnya.

Empat kandidat terpilih sebagai DDG selain Hasan Kleib, antara lain Lisa Jorgenson dari Amerika Serikat sebagai DDG for Patents and Technology Sector, Wang Binying dari China sebagai DDG for Brands and Designs Sector, dan Sylvie Forbin dari Perancis sebagai DDG for Copyright and Creative Industries Sector. Pada kesempatan yang sama, telah terpilih juga Kenichiro Natsume dari Jepang sebagai ADG for Infrastructure and Platforms Sector, Edward Kwakwa dari Ghana sebagai ADG for Global Challenges and Partnerships Sector, Marco Aleman dari Kolombia ADG for Intellectual Property and Innovation Ecosystems Sector, dan Andrew Staines dari Inggris sebagai ADG for Administration, Finance and Management Sector.

Freddy menegaskan kembali pandangannya bahwa kekayaan intelektual kini menjadi alat yang ampuh untuk pembangunan. Utamanya, untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam hal ini, Agenda Pengembangan WIPO sangat penting untuk memastikan bahwa sistem kekayaan intelektual global tetap relevan dan bermanfaat bagi semua.

"Dalam kaitan ini, sangat penting bagi sistem kekayaan intelektual internasional untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan kekayaan intelektual guna meningkatkan kreatifitas dan inovasi dengan kebutuhan pembangunan negara anggota,” ujar Freddy Harris selaku Ketua Delegasi RI dalam pertemuan.

Sementara itu, WIPO sendiri adalah forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerja sama kekayaan intelektual (KI). Organisasi ini merupakan badan swadana Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memiliki 193 negara anggota.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#WIPO

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya