Dirjen KI Minta Peran Kantor Wilayah Untuk Tingkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Jakarta - Tahun depan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mencanangkan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai target capaian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja Kemenkumham yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Selasa (20/11/2019).

Freddy juga meminta kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi untuk dapat saling bahu membahu dan bersinergi untuk mensosialisasikan pentingnya mencatatkan KIK yang dimiliki Indonesia.

“Kalau dulu pakai target-target, Kakanwil dapat satu target, sekarang kita guyuban karena itu harapan dari Pak Jokowi,” ujar Freddy Harris.

Dalam setiap inovasi, tentunya memiliki unsur hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Karenanya penegakkan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pihak terkait, seperti dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan.

“Inilah yang kami minta nanti di wilayah, penegakkan hukum inilah yang harus dilakukan karena ini jadi target Kinerja. Nanti Kita akan melakukan koordinasi dengan Polda, Bareskrim, Jampidsus dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar,” Freddy menjelaskan.

Selain itu, Freddy Harris mengatakan akan terus meningkatkan sistem filing database kekayaan intelektual dengan harapan permohonan kekayaan intelektual terus meningkat, khususnya yang berasal dari domestik.

Peran Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada pelindungan hak kekayaan intelektual atas setiap karya yang dibuat.

Karenanya, Freddy meminta seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham untuk terus gencar mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, mulai dari hak cipta, merek produk, desain industri kemasan makanan, maupun inovasi paten.

“Di sekitar kita, banyak kekayaan intelektualnya. Ini yang jarang didaftarkan jadi tolong distimulus yang seperti ini,” ucapnya.

Ia mencontohkan, di daerah-daerah banyak menjual makanan ataupun buah-buahan yang dijual dengan harga murah karena tidak dikemas dengan menarik.

“Itu karena bungkusnya sederhana maka dia tetap murah,” tegas Freddy.

Sebagai informasi, dalam rangkaian rapat kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham akhir tahun ini, dilakukan evaluasi terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham.

Untuk itu, Pimpinan Tinggi Pratama DJKI mengevaluasi target kinerja semester II yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.

Diantaranya Sekretaris Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Reynhard P. Silitonga.

Selanjutnya, mereka mendengarkan dan mendiskusikan rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk tahun 2020 mendatang dalam memajukan kekayaan intelektual di daerah.

Penulis: DAW
Editor: KAD


LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya