Dirjen KI Ajak 6 Juta UMKM Jawa Barat Lindungi Kekayaan Intelektualnya

Bandung - Direktur Jenderal Kekayan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen mengajak lebih dari 6 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar) untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya baik itu berupa merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Menurut Min, pelindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk menjamin keamanan berbisnis di era digital seperti ini. 

“Pada 2021, jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai lebih dari 6 juta UMKM,  sementara pada tahun 2022 wilayah Jabar mendaftarkan maupun mencatatkan kekayaan intelektual paling banyak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pekerjaan rumahnya sekarang adalah seberapa banyak dari UMKM itu yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya,” ujar Min dalam sambutannya pada pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) kedua Jabar yang digelar di Cihampelas Walk, Bandung, pada 4 Agustus 2023.

“Ekosistem kekayaan intelektual dimulai dari penciptaan. Selanjutnya, kita sebagai pemerintah dan stakeholder kekayaan intelektual harus ajak UMKM untuk melindunginya secara legal, kemudian kita bantu bersama-sama untuk mengkomersialkannya sehingga UMKM dapat merasakan manfaat ekonominya di era digital,” lanjut Min. 

Min juga mengatakan bahwa potensi kekayaan intelektual Jawa Barat masih sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik triwulan I Tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Terdapat empat lapangan usaha dengan daya serap tenaga kerja tinggi di Jawa Barat yaitu perdagangan (21,84%), industri pengolahan (17,98%), pertanian (17,79%), dan akomodasi makan dan minuman (9,89%). 

Belum lagi, Jabar juga telah mendaftarkan Indikasi Geografis seperti Kopi arabika Jawa Sukapura Tasikmalaya, Batik Tulis Complongan Indramayu, Teh Java Preanger, Beras Pandanwangi Cianjur, dan lainnya. Selain itu, Jawa Barat telah mendaftarkan 8,813 merek, 112 paten, 177 paten sederhana, 294 desain industri, 10,449 hak cipta dan 10 indikasi geografis sampai saat ini. Menurut Min dengan banyaknya kekayaan intelektual tersebut, Jawa Barat berpotensi memacu pertumbuhan pariwisata. 

“Jawa Barat masih bisa mengembangkan potensi pariwisatanya dengan mengembangkan kekayaan intelektual baik itu yang bersifat individual maupun komunalnya,” tutur Min. 

Sementara itu, acara MIC sendiri mendapatkan sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi memberikan apresiasi dan dukungan atas terselenggaranya acara ini. Dia mengatakan pihaknya akan terus memberikan pendampingan kekayaan intelektual pada masyarakat Jabar. 

“Kita akan dorong ke depan bila perlu Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan pendampingan pengajuan kekayaan intelektual dan bisa secara kolektif dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual baik merek maupun hak cipta. Oleh sebab itu dalam kegiatan ini ditandatangani pula nota kesepahaman antara Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) untuk sosialisasi penegakan hukum pelanggaran kekayaan intelektual. 

Pada kesempatan yang sama Kanwil Jabar juga menandatangi nota kesepahaman dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual. Yang terakhir, nota kesepahaman juga dibuat dengan Universitas Nusa Putra dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kekayaan intelektual.

Dalam acara ini, Dirjen KI Min Usihen juga menyerahkan penghargaan kepada Atalia Praratya sebagai Ketua Dekranasda Jawa Barat dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran yang telah menjadi mitra pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Sebagai catatan, MIC Jabar dengan tema “Festival Industri Kreatif Kumham Jawa Barat” berlangsung pada 4-5 Agustus 2023 di Cihampelas Walk. Rangkaian acaranya termasuk seminar KI, konsultasi KI gratis, pelayanan paspor merdeka, pencetakan apostille, hingga pameran UMKM binaan lembaga pemasyarakatan dan dinas Pemerintah Provinsi Jabar. (kad/ver)

 



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya