Direktur Merek dan IG: Upayakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Permohonan Merek

Bali - Dalam rangka menyambut tahun 2023 sebagai tahun Merek, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menyampaikan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 

“Merek bisa mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Apabila dengan kerja keras bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan stakeholder, juga mengaktifkan sentra-sentra Kekayaan Intelektual (KI) sehingga UMKM bisa mendaftarkan mereknya.” ujar Kurniaman di Hotel Anvaya Beach Resort, Bali pada 31 Oktober 2022. 

Kurniaman menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia”. Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan nasional berbentuk gotong royong dari UMKM untuk UMKM Indonesia. Gerakan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. 

“Dalam rangka mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita ingin anak-anak muda lebih senang dengan produk-produk lokal dan menjadikannya lifestyle,” jelasnya. 

Selain itu, Kurniaman juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan permohonan merek dengan Mobile IP Clinic yang bertajuk “One Village One Brand” untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia berbasiskan pembangunan dari desa. 

Kegiatan tersebut memiliki tujuan sebagai asistensi dan konsultasi permohonan pendaftaran merek hingga ke luar negeri, dan penguatan merek melalui strategi branding. 

Selanjutnya, program kerja unggulan tahun 2023 sebagai tahun Merek adalah Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP Merek). Program ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dari produknya. 

Inovasi-inovasi yang dilakukan sebagai upaya peningkatan permohonan merek akan berdampak positif apabila DJKI dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder untuk bersinergi dalam menyukseskan program kerja unggulan yang telah dicanangkan. 

“Sebuah negara yang menggunakan secara intensif merek dagangnya, punya korelasi yang positif terhadap sistem ekonomi. Hal tersebut bisa berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan dan membuka pangsa pasar hingga internasional,” terang Kurniaman. 

Sebagai informasi, paparan ini disampaikan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada 31 Oktober s.d. 2 November 2022 di Hotel Anvaya Beach Resort, Bali. (ZAH/SYL)



TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya