Direktur HCDI: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Dengan Memberikan Pelayanan Publik Terbaik
Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti apel pagi virtual melalui Zoom Cloud Meeting pada Senin, 14 Maret 2022.
Bertindak sebagai pembina apel, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai DJKI untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kinerja khususnya pelayanan publik.
"Terus tingkatkan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ungkapnya.
Anggoro beranggapan bahwa dengan memberikan pelayanan publik terbaik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DJKI sehingga dapat membangun birokrasi yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional serta mengusung program unggulan DJKI menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia.
"Saya yakin, apabila standar pelayanan publik telah terlewati tahapannya, WBBM bukanlah hal yang sulit," jelasnya.
Selain itu, terkait dengan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, ada beberapa layanan yang bersifat internal perlu dikembangkan untuk menjadi inovasi baru.
"Saya berharap kita dapat memenuhi 16 program unggulan DJKI dan tahun hak cipta dapat berjalan dengan baik, tidak lupa bagi yang beragama Islam untuk menyiapkan diri dalam memasuki bulan Ramadhan dengan meningkatkan kualitas keagamaannya," pungkas Anggoro. (ch/ver).
Bertindak sebagai pembina apel, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai DJKI untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kinerja khususnya pelayanan publik.
"Terus tingkatkan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ungkapnya.
Anggoro beranggapan bahwa dengan memberikan pelayanan publik terbaik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DJKI sehingga dapat membangun birokrasi yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional serta mengusung program unggulan DJKI menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia.
"Saya yakin, apabila standar pelayanan publik telah terlewati tahapannya, WBBM bukanlah hal yang sulit," jelasnya.
Selain itu, terkait dengan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, ada beberapa layanan yang bersifat internal perlu dikembangkan untuk menjadi inovasi baru.
"Saya berharap kita dapat memenuhi 16 program unggulan DJKI dan tahun hak cipta dapat berjalan dengan baik, tidak lupa bagi yang beragama Islam untuk menyiapkan diri dalam memasuki bulan Ramadhan dengan meningkatkan kualitas keagamaannya," pungkas Anggoro. (ch/ver).
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
