Jakarta – Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menunjukkan capaian kinerja yang signifikan pada sepanjang tahun 2024. Layanan paten yang ditindaklanjuti hingga November 2024 telah mencapai 102,07% dari target awal sebesar 80%.
“Hasil ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di bidang paten maupun perlindungan kekayaan intelektual lainnya,” ujar Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Sri Lastami pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2024 di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024.
Menurut Lastami, dari total jumlah permohonan paten yang masuk, terjadi peningkatan pada jumlah paten dalam negeri. Selain paten, layanan DTLST dan rahasia dagang juga masing-masing mencapai realisasi 100% dari target 90% layanan yang ditindaklanjuti.
“Jumlah penerimaan ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang telah kami upayakan untuk meningkatkan inovasi di negara kita. Salah satunya adalah melalui kegiatan Patent One Stop Services yang memberikan layanan paten terpadu untuk Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan pelaku Usaha di 32 daerah di Indonesia,” ucap Lastami.
Kegiatan POSS ini diikuti oleh 2.304 peserta sosialisasi terkait paten dan 1.841 orang peserta bimbingan. Sementara itu, jumlah penyelesaian sertifikat mencapai 967, dokumen final hasil substantif sebanyak 1.194, dan dokumen hasil bimbingan Patent Drafting menghasilkan 587. Oleh sebab itu, Lastami menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu yang akan dilanjutkan pada tahun 2025 untuk mendorong peningkatan inovasi dalam negeri.
Lebih lanjut, capaian di bidang peraturan dan perundang-undangan oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang adalah penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Peraturan Menteri (Permen) tentang Pemakai Terdahulu Paten.
Dengan adanya perubahan UU tersebut, Lastami menjabarkan beberapa isu-isu strategis diantaranya, penyusunan peraturan pemerintah dan Permen tentang pelaksanaan UU Paten, pembangunan database sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, dan penyesuaian aplikasi layanan paten dengan UU Paten terbaru.
Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya jumlah pemeriksa paten dan kebutuhan digitalisasi layanan. Namun, berbagai solusi telah direncanakan, termasuk penambahan SDM dan pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung penelusuran serta pemeriksaan substantif paten.
Memasuki tahun 2025, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang telah mempersiapkan sejumlah program unggulan, salah satunya Patent Examiners Go to Industry/Litbang yang akan dilakukan di 10 daerah di Indonesia.
Lastami menjelaskan, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan permohonan paten melalui pendampingan langsung, memberikan Training of Trainer kepada para inventor dan pelaku usaha. Selanjutnya, memberikan konsultasi teknis tentang sistem paten kepada para pemangku kepentingan di daerah.
“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan demi mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang berdaya saing tinggi di Indonesia,” pungkas Lastami.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual seri pertama dengan tema Pentingnya Pengawasan Indikasi Geografis pada Kamis, 10 Februari 2025, di Kantor DJKI.
Senin, 10 Februari 2025
Memasuki tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencanangkan tahun tematik hak cipta dan desain industri untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) terutama di era digital seperti saat ini.
Sabtu, 8 Februari 2025
Seiring dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) harus semakin ditingkatkan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan benar bagaimana melindungi KI atas karya atau produk yang mereka miliki.
Sabtu, 8 Februari 2025
Rabu, 19 Februari 2025
Selasa, 18 Februari 2025
Senin, 17 Februari 2025