Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Jakarta - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi
Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.
Jumat, 22 November 2024
Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Jumat, 22 November 2024
Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia.
Rabu, 20 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi
Jumat, 22 November 2024
Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP
Jumat, 22 November 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hadiri Pisah Sambut Kepala BPSDM Hukum
Jumat, 22 November 2024
