Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Jakarta - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
