Didatangi Tim Survei Kemenpan RB, DJKI Siap Bebas Pungli

Jakarta - Tim Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan survei penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (12/11/2019).

Dalam kunjungannya Tim Survei Kemenpan RB yang terdiri dari dua orang tersebut mendatangi Loket Layanan DJKI. Mereka didampingi Kepala Bagian Keuangan Junarlis dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rani Nuradi serta Pejabat Pengawas di unit teknis DJKI.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB ingin memastikan bahwa pelayanan DJKI sudah bersih dari pungli.

Usai memantau loket, Tim Survei Kemnpan RB menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tata kelola yang sudah dilakukan DJKI.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB menyarankan untuk meningkatkan kampanye terkait zona integritas di setiap ruang yang dimiliki DJKI seperti menampilkan gambar anti korupsi, stop pungli.

Selain itu, mereka juga meminta masukan dari masyarakat terkait kinerja melalui survei layanan publik untuk memastikan indeks tersebut sudah benar dan sesuai.

Masukan tersebut dijadikan rujukan DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya