Deputi Direktur Jenderal Hasan Kleib Bangga Indonesia Punya Perwakilan di Organisasi KI Dunia

Jakarta – Terpilihnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of World Intellectual Property Organization (WIPO) rupanya menjadi kebanggaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Kantor DJKI pada Selasa, 15 Desember 2020, Hasan Kleib mengatakan pihaknya sendiri bangga Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari negara berkembang di organisasi Kekayaan Intelektual (KI) dunia tersebut.

“Yang saya bangga bukan sebagai Hasan, kita adalah satu-satunya negara berkembang di negara itu. Kami untuk regional and nasional di development sector yang intinya adalah promosi untuk pembangunan KI secara nasional dan regional,” ujar Hasan dalam sambutannya.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga sempat menyampaian capaian DJKI selama setahun terakhir, utamanya di masa-masa sulit karena pandemi Covid-19 yang dilalui DJKI dengan baik berkat berbagai layanan dan sistem kerja online.

Dia berharap dengan adanya Hasan Kleib di WIPO akan membantu program-program DJKI di masa depan demi kemajuan ekonomi Indonesia.

“Mudah-mudahan Bapak Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of WIPO, kami berharap Bapak bisa juga mendukung program kami, mempromosikan kami sebagai The Best IP Office in The World,” ujar Freddy.

Di penghujung sambutannya, Hasan memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk menjalankan tugas di Kantor WIPO di Jenewa, Swiss. Pihaknya menyampaikan akan membantu Indonesia meski juga harus mengurus seluruh negara anggota WIPO.

“Saya tetap orang Indonesia, tetapi mohon izin bahwa saya sejak tanggal 1 Januari 2021 sudah harus serve semua member state. Kami diminta melepaskan kepentingan negara,” ucapnya.

Ia melanjutkan, “Di sana, Saya tidak bisa mengurusi Indonesia saja, tetapi mengurusi seluruh anggota WIPO. Jika ada kebutuhan dari Indonesia, silakan sampaikan secara resmi.”

Sebelumnya, Hasan sempat mengaku nekad mengikuti pemilihan Deputi Dirjen WIPO yang dibuka pada Maret 2020. Sebab, dia merupakan salah satu calon yang tidak memiliki latar belakang murni di bidang KI.

Kendati demikian, Hasan telah memilliki pengalaman memimpin Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee on Development and Intellectual Property/CDIP). Hasan juga memiiki kemampuan diplomatik karena posisinya sebagai Dubes RI.

Sebagai catatan, Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal WIPO. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.

Sementara itu, WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

#WIPO

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya