Delegasi DJKI Lakukan Courtesy Call dengan Dubes RI Bahas Persiapan Kerja Sama dengan Kantor KI Swiss
Bern - Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo lakukan courtesy call dengan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss Muliaman D. Hadad di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Jenewa, Swiss. Pada pertemuan tersebut dilakukan penjajakan kerja sama dengan kantor kekayaan intelektual Swiss (IPI) pada Senin, 5 September 2022.
Pembahasan tersebut diantaranya terkait penjajakan kerja sama di bidang penegakan hukum, pelatihan indikasi geografis (IG), technical assistance untuk pemeriksa paten dan merek, serta penanganan e- commerce untuk membantu masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) dalam memasarkan produk – produk IG.
“Terima kasih atas diterimanya delegasi Indonesia oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss yang sudah mempersiapkan pertemuan dengan stakeholder DJKI di Bern, Swiss,” ujar Anom.
DJKI memiliki peran serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI). Anom menyampaikan bahwa agenda pertemuan selanjutnya ialah akan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara DJKI dan WIPO di Jenewa pada bulan November.
“Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pembentukan IP Academy yang merupakan program unggulan untuk meningkatkan pemahaman akan KI di tingkat universitas, UKM serta start up,” jelas Anom.
Muliaman D. Hadad mengatakan saat ini Swiss masuk ke dalam lima besar pendaftaran paten terbanyak versi Global Inovasi Index. Sehingga keberlanjutan kerja sama di bidang KI dengan Swiss perlu di dorong untuk menjadikan DJKI sebagai World Class IP Office.
“Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempererat kerja sama dalam menangani pelanggaran di bidang KI,” tutur Muliaman.
Dalam diskusi bersama Dubes menyampaikan bahwa saat ini peran DJKI di Indonesia sangatlah penting bukan saja dalam perlindungan KI semata untuk paten, merek, hak cipta dan desain industri. Namun diperlukan juga peran Indonesia di organisasi internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai DJKI yang berpotensi untuk masuk di organisasi internasional seperti WIPO.
“Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi pegawai DJKI di tingkat internasional dalam struktur organisasi WIPO,” tambah Muliaman.Dalam pertemuan tersebut Muliaman juga menyarankan agar satuan tugas (satgas) IP Task Force menjajaki kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya untuk menangani peredaran produk palsu di e-commerce. Mengingat OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang terjadi melalui e-commerce. (DES/SYL)
Pembahasan tersebut diantaranya terkait penjajakan kerja sama di bidang penegakan hukum, pelatihan indikasi geografis (IG), technical assistance untuk pemeriksa paten dan merek, serta penanganan e- commerce untuk membantu masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) dalam memasarkan produk – produk IG.
“Terima kasih atas diterimanya delegasi Indonesia oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss yang sudah mempersiapkan pertemuan dengan stakeholder DJKI di Bern, Swiss,” ujar Anom.
DJKI memiliki peran serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI). Anom menyampaikan bahwa agenda pertemuan selanjutnya ialah akan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara DJKI dan WIPO di Jenewa pada bulan November.
“Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pembentukan IP Academy yang merupakan program unggulan untuk meningkatkan pemahaman akan KI di tingkat universitas, UKM serta start up,” jelas Anom.
Muliaman D. Hadad mengatakan saat ini Swiss masuk ke dalam lima besar pendaftaran paten terbanyak versi Global Inovasi Index. Sehingga keberlanjutan kerja sama di bidang KI dengan Swiss perlu di dorong untuk menjadikan DJKI sebagai World Class IP Office.
“Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempererat kerja sama dalam menangani pelanggaran di bidang KI,” tutur Muliaman.
Dalam diskusi bersama Dubes menyampaikan bahwa saat ini peran DJKI di Indonesia sangatlah penting bukan saja dalam perlindungan KI semata untuk paten, merek, hak cipta dan desain industri. Namun diperlukan juga peran Indonesia di organisasi internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai DJKI yang berpotensi untuk masuk di organisasi internasional seperti WIPO.
“Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi pegawai DJKI di tingkat internasional dalam struktur organisasi WIPO,” tambah Muliaman.Dalam pertemuan tersebut Muliaman juga menyarankan agar satuan tugas (satgas) IP Task Force menjajaki kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya untuk menangani peredaran produk palsu di e-commerce. Mengingat OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang terjadi melalui e-commerce. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
