Bintang Jasa dari Presiden Hasil Komitmen Bersama Menjadi Lebih Baik

Jakarta -Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menjadi salah satu dari 22 orang yang dianugerahi penghargaan Bintang Jasa Nararya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, pada Kamis (13/8/2020).

Dirjen KI Freddy Harris mengungkapkan, bahwa mendapatkan Bintang Jasa Nararya berkat jasa-jasa dalam melakukan terobosan yang memudahkan pelayanan publik. Di antaranya membuat layanan AHU online.Layanan tersebut telah memberikan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Presiden memberikan Bintang Jasa Nararya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Saya persembahkan untuk kita semua yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan yang bekerja keras dalam menciptakan suasana Kantor DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang lebih kondusif,” ungkapnya usai menerima penghargaannya, Jumat (14/8/2020).

Tidak hanya itu, DJKI Kemenkumham yang saat ini dipimpinnya telah menggunakan teknologi kriptografi, QR code dan certificate security bermanfaat untuk mengurangi resiko pemalsuan sertifikat HKI.

Freddy menambahkan, bahwa DJKI juga telah meluncurkan Permohonan KI Online memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan di mana saja dan kapan saja. DJKI juga meluncurkan Loket Virtual yang berhasil meningkatkan PNBP di tengah Pandemi.

Saat ini, DJKI juga tengah mengembangkan Intellectual Property Online (IPROLINE). Melalui aplikasi ini, masyarakat akan dimudahkan dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) maupun pengajuan pasca permohonan. Aplikasi ini juga memudahkan pegawai DJKI dalam bekerja untuk memproses dan memeriksa dokumen permohonan milik masyarakat.

Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen; Publikasi permohonan; Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri; hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor.

“Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu. Aplikasi akan diluncurkan dalam waktu dekat,” ungkap Freddy Harris.

Freddy juga berharap DJKI akan terus mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dia berharap DJKI mampu mewujudkan visinya menjadi kantor KI terbaik di dunia.

“Dan saya berterima kasih juga pada para pimti pratama, para pejabat administrator dan pengawas, para pemeriksa, seluruh pegawai, PPNPN dan seluruh pihak yang telah mendukung dan bersama-sama berkomitmen untuk berubah, membangun kantor DJKI menuju kelas dunia,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Bintang Jasa Nararya merupakan bintang medali sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa pada bidang atau peristiwa. Atau hal tertentu di luar bidang militer.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya