Berikan Sertifikat Hak Cipta “Benteng NKRI” kepada Kemendagri, DJKI Harapkan Instansi Lain Menyusul

Jakarta – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk pertama kalinya menyerahkan Surat Pencatatan Hak Cipta untuk jenis ciptaan seni gambar dan komik dari tokoh karakter Satria Bela Negara “Benteng NKRI” kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat Pencatatan Ciptaan ini diterima oleh Direktur  Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos,. M.Si bertempat di Ruang Rapat Rapat Dir HCDI lt. 7, Gd. Kekayaan Intelektual – Jakarta, Selasa (30/06/2020).

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri,  Agustinus Pardede, S.H mengatakan ini merupakan salah satu kekayaan intelektual termasuk jenis ciptaan yang dapat dilindungi dengan masa pelindungan ciptaan selama 50 tahun untuk lembaga hukum/negara. “Kami sangat senang bekerja sama dengan Dir BIKWK, ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mencatatkan Kekayaan Intelektualnya dalam hal Ciptaan. Semoga kedepannya dengan diberikannya surat pencatatan ciptaan yang pertama ini, bisa mendorong lembaga-lembaga pemerintah lainnya bisa mendaftarkan Kekayaan Intelektual ke DJKI” ujar Agustinus Pardede dalam sambutannya.

Selain itu, penyerahan surat pencatatan ciptaan dengan Direktorat BIKWK juga membahas mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Kedepannya, menurut Prabawa, ia juga akan  mencatatkan ciptaan lainnya seperti Mars Pemerintahan dalam Negeri (Kemendagri) dan Hymne Abdi Praja.

“Di era saat ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting, karena kita tidak mungkin menegakkan kedaulatan politik kita, berdikari secara ekonomi dan juga berkepribadian dalam kebudayaan tanpa kita memegang Hak Kekayaan Intelektual ini,” pungkas Prabawa.

Dalam kesempatan yang sama, Prabawa juga berharap bisa memberikan inspirasi baik di lingkungan Kemendagri, lembaga daerah untuk dapat mencatatkan Kekayaan Intelektual kepada DJKI. Diapun, memberikan apresiasinya kepada DJKI dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta hingga memperoleh surat pencatatan ciptaan secara mudah dan cepat.

Sebagai catatan, Direktorat BIKWK memperoleh dua surat pencatatan ciptaan untuk jenis ciptaan Seni Gambar karakter dari Pahlawan Pembela Kebenaran “SATRIA BELA NEGARA” dengan No Permohonan EC002020184 dan Komik Satria Bela Negara dalam mempertahankan NKRI dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dengan No permohonan EC00202020185. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK HCDI Agung Damarsasongko, S.H., M.H., Kasie LMK HCDI Andri Anggoro, S.H., M.H, Kasubdit Permohonan dan Publikasi HCDI Ir. Polman Marpaung, M.Si, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi HCDI, Ahmad Rifadi, S.H.,M.Si, dan Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri HCDI, Anton E. Wardhana, S.Kom.,M.Si.

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya