Ternate - Saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi di era digital telah membawa perubahan secara besar-besaran di semua aspek, termasuk di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Kemajuan digital tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penciptaan suatu karya yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pencipta dan mampu menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, di tengah-tengah tingginya kreatifitas dari pelaku ekonomi kreatif maupun pelaku ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang KI, masih banyak diantaranya yang belum memahami potensi KI yang dimilikinya. Pelindungan KI sangat penting untuk mengamankan karya cipta seseorang maupun kelompok dari penyalahgunaan oleh pihak lain.
Untuk itu dalam rangka memberikan pemahaman lebih dalam mengenai KI dan pelindungannya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hadir di Kota Ternate menggelar kegiatan “DJKI Mendengar” pada tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Aula Banau, Kampus I Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
Staf Ahli Walikota Ternate Mochammad Arif Abdul Gani mengatakan bahwa Kota Ternate sendiri telah memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif, di mana setiap hari muncul konten-konten kreatif dari anak bangsa dan belum mendapatkan pelindungan.
“Ide Kreatif ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, untuk itu kami mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif maupun pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil untuk sadar pentingnya pelindungan Hak KI,” kata Gani.
“Jika seseorang memiliki ide kreatif atau gagasan, sedari awal memang sebaiknya didaftarkan agar bisa mendapatkan pelindungan dari negara dan menghindari karya atau ciptaan ditiru orang lain,” tambahnya.
Sejalan dengan apa yang telah disampaikan Gani, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara M. Adnan menyampaikan besarnya potensi pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki Maluku Utara perlu ditransformasikan untuk menjadi mesin kekuatan ekonomi.
“Kami menyadari bahwa Maluku Utara bukanlah daerah industri akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan minimnya pendaftaran KI seperti merek. Manfaat dari pendaftaran KI tersebut menciptakan ruang dan menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menguasai pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta role model bagi pelaku usaha lainnya,” tutur Adnan.
Ia juga menambahkan dalam rangka mensukseskan tahun merek, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara terus melakukan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan khususnya terkait merek dalam guna meningkatkan pertumbuhan pendaftaran merek.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong potensi KI di Kota Ternate yang dapat dijadikan penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional.
“Harapannya melalui kegiatan ini dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan agen diseminasi KI di wilayah, mengakselerasi tujuan dalam rangka aktualisasi potensi besar KI dan menjadi bentuk implementasi bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” ucap Kurniaman.
“Saya juga mengajak bagi para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya untuk segera didaftarkan, kepada para penggiat yang belum mencatatkan karya cipta agar segera mencatatkan Hak Ciptanya dan ini membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dapat terus mendorong sosialisasi dan diseminasi tentang KI,” pungkasnya. (uhi/ver)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025