Jakarta - Hampir setiap pecinta kerajinan Indonesia pasti mengenal International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), sebagai tempat berkumpulnya pengrajin yang memamerkan hasil produksinya. Pameran Inacraft yang diselenggarkan pada 1 s.d 5 Maret 2023 di Jakarta Convention Center inii diikuti oleh pelaku industri, termasuk industri mikro, kecil, dan menengah.
Perajin dan pelaku industri kecil lainnya mengikuti Inacraft untuk memperluas jaringan dan memasarkan produknya ke seluruh Indonesia dan dunia. Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh produsen maupun pelaku industri kreatif adalah pelindungan kekayaan intelektual (KI) dari produk yang dihasilkannnya.
Oleh karena itu, pada Craft Talkshow & Sharing Session, Agung Indriyanto selaku Koordinator Pemeriksaan Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan pemahaman terkait pentingnya pelindungan KI, khususnya untuk para pelaku usaha yang ingin melebarkan sayapnya ke pasar global.
“Seperti yang kita ketahui, bagi pelaku usaha salah satu hal yang paling penting adalah merek. Berbicara tentang merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa,” ujar Agung pada 4 Maret 2023.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa fungsi dari merek sendiri ada banyak. Merek sebagai identitas produk, ketika konsumen mencari barang dipasaran tentunya yang akan dicari adalah nama mereknya. Calon pembeli akan mencari referensi dari merek.
“Tidak hanya itu, merek juga berfungsi sebagai penambah nilai, jika seorang eksportir melakukan kegiatan perdagangan barang/jasanya tanpa merek maka tentu harganya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki merek. Apalagi untuk merek yang sudah dikenal masyarakat,” jelasnya.
“Merek ini sangat vital, punya peran dikonsumen untuk mencari barang/jasa sesuai preferensinya. Sangat vital bagi pelaku usaha baik pada aspek legal jika tidak dilindungi bisa jadi akan menjadi permasalahan dikemudian hari,” lanjutnya.
Dengan demikian, bagi para pelaku usaha yang khususnya akan melakukan kegiatan ekspor hal paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah pelindungan merek itu bersifat teritorial. Oleh karena itu, Agung menyampaikan bahwa tidak serta merta pelindungan yang didaftarkan ke DJKI akan mendapatkan pelindungan juga di luar negeri.
“Setelah mendaftarkan merek ke DJKI, pelaku usaha yang ingin melebarkan sayapnya ke luar negeri bisa mendapatkan pelindungan mereknya di luar negeri melalui sistem madrid protocol,” ujar Agung.
Pendaftaran merek melalui sistem madrid protocol merupakan solusi sistem satu atap bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan merek di pasar internasional. Sistem madrid protocol dengan mekanisme administratif, untuk memperoleh pelindungan merek di banyak negara secara lebih efektif, transparan, dan biaya lebih terjangkau.
“Dengan mendaftarkan merek internasional melalui sistem madrid sebelum berbisnis di pasar internasional, merek terkait akan dapat dengan aman digunakan di luar negeri, bisnis pun dapat berkembang dan membawa manfaat besar pada ekonomi dalam negeri,” kata Agung.
Pelindungan pada pendaftaran merek melalui madrid protocol memiliki jangkauan dibanyak negara anggota madrid protocol. Saat ini pemohon dapat dengan mudah mengajukan permohonan pendaftaran merek madrid protocol secara online melalui merek.dgip.go.id.
“Dengan madrid protocol kami lebih mudah dalam melakukan ekspor, melalui brand kami juga memperoleh 95% keuntungan kami dari ekspor,” pungkas Eka selaku Direktur PT. Piviko Manunggal, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan ekspor kerajinan yang menggunakan bahan baku dari alam seperti enceng gondok. (Ver/Dit)
Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.
Jumat, 22 November 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Jumat, 22 November 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia.
Rabu, 20 November 2024
Selasa, 26 November 2024
Selasa, 26 November 2024
Senin, 25 November 2024