Bantu Ringankan Beban Sesama Terdampak Covid-19, DJKI Dukung Pemberian Bantuan Sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) berupaya membantu masyarakat di seluruh Indonesia dalam kegiatan dengan tema "Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19” sebagai inisiatif penanggulangan dampak pandemi yang sedang terjadi pada Kamis, (29/07/21) secara langsung  dan virtual melalui live streaming di kemenkumham.go.id

“Untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah telah memberikan bantuan yang telah disalurkan. Dalam konteks ini, Kemenkumham ingin memberikan sebagian apa yang dipunyainya. Seluruh pegawai dari setiap jajaran ikut memberikan bantuan sosial sebagai wujud solidaritas yang disalurkan melalui bantuan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat membuka acara.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham. 

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

Dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakilkan oleh Sekretaris DJKI Chairani Idha Koesmayawati dan Sekretaris BPHN Audy Murfi MZ menyerahkan sebanyak 500 paket sembako kepada warga kelurahan Ciluar, Cimahpar, Kedungbadak, Gunung Sindur, Cilember, Cigombong dan Bojong Gede. 

“Terima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberikan bantuan untuk RT kami. Bantuan untuk warga, selanjutnya akan kami sampaikan kepada warga yang berhak menerima.” ujar Nurmansyah, Ketua RT setempat pada kesempatannya. 

Pemberian bantuan sosial melalui program Kumham Peduli, Kumham Berbagi ini pun disambut dengan baik oleh warga setempat yang merasa sangat terbantu di tengah kondisi pandemi saat ini.

“Ini merupakan rasa solidaritas kami untuk dapat turun langsung dan melihat keadaan di lapangan. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat berguna dan menjadi berkah bagi yang menerima,” tutup Idha (ver/amh)


LIPUTAN TERKAIT

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Jumat, 22 November 2024

Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia. 

Rabu, 20 November 2024

Selengkapnya