Bandung, Kota Kreatif dengan Aktifitas Ekonomi dari Produk Kekayaan Intelektual

Bandung - Kota Bandung merupakan kota kreatif di mana aktivitas kulturalnya menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Potensi kreativitas yang besar membuat kota yang disebut dengan Paris Van Java ini menjadi salah satu jaringan kota kreatif di Indonesia. 

Bandung mendorong pembangunan kreativitas yang merupakan 56% aktivitas ekonomi Bandung yang berkaitan dengan desain, industri fashion, desain grafis dan media digital sebagai 3 subsektor teratas dari ekonomi kreatif lokal.

Oleh karena itu, menurut Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, melihat potensi yang sangat besar ini sudah sepatutnya masyarakat sadar akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) agar dapat memanfaatkan hak ekonominya dengan maksimal. 

“Banyak produk lokal terkenal dan memiliki kualitas tinggi lahir di Kota Bandung. Mulai dari tas, baju, sepatu, aneka makanan, hingga karya seni berasal dari Kota Bandung,” tutur Fajar BS Lase pada kegiatan DJKI Mendengar dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual di Kota Bandung. 

“Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya KI dalam menjaga keorisinalan ide. Hal ini agar masyarakat memperoleh pelindungan secara hukum atas produk KI-nya,” katanya pada Kamis, 9 Februari 2023 di Graha Emerald, Bandung. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dengan didaftarkan atau pun dicatatkan produk KI-nya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemilik ide tidak perlu khawatir idenya akan diklaim oleh orang lain.

“Maka para pelaku ekonomi kreatif dapat berbisnis aman serta nyaman. Tak kalah penting, perlu diketahui juga bahwa kepemilikan KI juga mempengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global,” ungkap Fajar BS Lase. 

Pada kesempatan yang sama, Sucipto selaku Sekretaris DJKI mengatakan bahwa  masyarakat harus bisa me-support kekayaan intelektual adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tak bisa ditawar lagi. 

“Kami mengajak agar kita sebagai warga negara Indonesia, dapat mencintai tanah air, mencintai yang kita karyakan. Begitu juga dengan produk lokalnya agar dapat bernilai tinggi dan menumbuhkan nilai ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Sucipto. 

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta yang berasal dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung. Turut hadir pula pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. (Ver/Dit)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)

Kamis, 27 Maret 2025

DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.

Kamis, 20 Maret 2025

DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta

Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.

Kamis, 20 Maret 2025

Selengkapnya