Bahas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Delegasi Indonesia Temui Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa Swiss
Jenewa, Swiss - Untuk pertama kalinya Indonesia akan hadir dalam keikutsertaan pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Sebelum menghadiri pertemuan di WIPO esok hari, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan kunjungan kerja dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Dalam kunjungannya, delegasi Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh PTRI Jenewa, Febrian A Ruddyad. Dihadapan Dubes PTRI, Anom Wibowo selaku pimpinan delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Dikatakan bahwa saat ini Indonesia mempunyai satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Pembentukan Satgas tersebut dimaksudkan agar adanya penegakan hukum KI yang terintegrasi. Tujuannya agar dapat memberikan citra yang positif dalam penegakan hukum KI dimata internasional,” kata Anom di Kantor PTRI Jenewa, Swiss, Selasa, 30 Agustus 2022 waktu setempat.
Anom juga mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ACE meeting menjadi sangat penting karena Indonesia akan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terkait tindak pidana KI, khususnya mengenai pelanggaran KI yang terjadi melalui internet di negara-negara anggota WIPO.
“Sekaligus ini menjadi ajang diplomasi untuk mendapatkan bantuan teknis pelatihan penegakan hukum melalui Side Meeting dengan negara anggota WIPO,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Febrian A Ruddyad menyatakan dukungannya kepada delegasi Indonesia yang telah berusaha membentuk Satgas penanggulangan pelanggaran KI dan kesediaan menghadiri undangan WIPO pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan KI.
“Untuk melakukan penegakan hukum KI yang efektif di Indonesia, saran saya harus terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga dan perlu dilakukan terobosan dengan membuat SKB (surat kesepakatan bersama),” ujar Febrian.
Menurutnya, adanya SKB ini akan memperkuat komitmen antar kementerian lembaga penegak hukum KI tersebut, sekalipun setiap institusinya memiliki kewenangan penegakan yang berbeda-beda.
“Hal ini seringkali masih menjadi sorotan negara asing melihat penegakan hukum KI di Indonesia, dan ini sebagai upaya meningkatkan citra yang positif dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia,” pungkas Febrian.
Diketahui, penanganan pelanggaran KI di Indonesia merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen agar terhindar dari peredaran barang palsu maupun peredaran produk ilegal.
Selain itu, tindakan tegas dalam menangani pelanggaran KI di Indonesia merupakan bukti komitmen pemerintah yang berupaya keluar dari status Priority Watch List (PWL) karena dianggap memiliki tingkat pelanggaran KI yang cukup berat oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Sebelum menghadiri pertemuan di WIPO esok hari, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan kunjungan kerja dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Dalam kunjungannya, delegasi Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh PTRI Jenewa, Febrian A Ruddyad. Dihadapan Dubes PTRI, Anom Wibowo selaku pimpinan delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Dikatakan bahwa saat ini Indonesia mempunyai satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Pembentukan Satgas tersebut dimaksudkan agar adanya penegakan hukum KI yang terintegrasi. Tujuannya agar dapat memberikan citra yang positif dalam penegakan hukum KI dimata internasional,” kata Anom di Kantor PTRI Jenewa, Swiss, Selasa, 30 Agustus 2022 waktu setempat.
Anom juga mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ACE meeting menjadi sangat penting karena Indonesia akan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terkait tindak pidana KI, khususnya mengenai pelanggaran KI yang terjadi melalui internet di negara-negara anggota WIPO.
“Sekaligus ini menjadi ajang diplomasi untuk mendapatkan bantuan teknis pelatihan penegakan hukum melalui Side Meeting dengan negara anggota WIPO,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Febrian A Ruddyad menyatakan dukungannya kepada delegasi Indonesia yang telah berusaha membentuk Satgas penanggulangan pelanggaran KI dan kesediaan menghadiri undangan WIPO pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan KI.
“Untuk melakukan penegakan hukum KI yang efektif di Indonesia, saran saya harus terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga dan perlu dilakukan terobosan dengan membuat SKB (surat kesepakatan bersama),” ujar Febrian.
Menurutnya, adanya SKB ini akan memperkuat komitmen antar kementerian lembaga penegak hukum KI tersebut, sekalipun setiap institusinya memiliki kewenangan penegakan yang berbeda-beda.
“Hal ini seringkali masih menjadi sorotan negara asing melihat penegakan hukum KI di Indonesia, dan ini sebagai upaya meningkatkan citra yang positif dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia,” pungkas Febrian.
Diketahui, penanganan pelanggaran KI di Indonesia merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen agar terhindar dari peredaran barang palsu maupun peredaran produk ilegal.
Selain itu, tindakan tegas dalam menangani pelanggaran KI di Indonesia merupakan bukti komitmen pemerintah yang berupaya keluar dari status Priority Watch List (PWL) karena dianggap memiliki tingkat pelanggaran KI yang cukup berat oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
LIPUTAN TERKAIT
Sidang Terbuka Komisi Banding Paten RI: Penolakan Dua Permohonan Paten
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka dengan pemohon banding paten dari PT. Global Niaga Internusa dan Shanghai Asclepius Meditec Co., Ltd. di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kamis, 18 Juli 2024
DJKI Ikut Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ikut serta dalam Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 15 – 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.
Senin, 15 Juli 2024
Tumbuhkan Pemahaman KI di Perguruan Tinggi, DJKI Beri Edukasi Drafting Paten Seri Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan Edukasi Paten Drafting Seri Kedua sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 19 Juli 2024 di Gedung DJKI Lt. 8 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para inventor tentang pentingnya pelindungan paten.
Senin, 15 Juli 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Sidang Terbuka Komisi Banding Paten RI: Penolakan Dua Permohonan Paten
Kamis, 18 Juli 2024
Asistensi Permohonan Paten Melalui Patent One Stop Service di Universitas Mulawarman
Rabu, 17 Juli 2024
Keunikan Produk Perkebunan dan Pertanian Indonesia Dipamerkan di Sidang Majelis Umum ke-65 WIPO
Selasa, 16 Juli 2024
