Bahas Paten, Menkumham Terima Kunjungan Dubes Amerika Serikat Untuk Indonesia
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. di Ruang Menkumham, Gedung Ex-Sentra Mulia, Rabu (20/2/2019).
Kunjungan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Berbagai ketentuan baru diatur dalam UU Paten ini, salah satunya yaitu pada Pasal 20.
Dimana pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa:
Pasal 20 ayat (1): “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”
Pasal 20 ayat (2): “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”
Hal tersebut membuat para Pemegang Paten yang berasal dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat merasa berkeberatan untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia.
Yasonna H. Laoly meyampaikan bahwa Pemerintah memiliki solusi akan hal tersebut, yaitu dengan dibuatkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen kumham) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Paten oleh Pemegang Paten.
“Tentang Pasal 20 ini, kami mempunyai solusi sementara dengan Permen No 15 Tahun 2018 yang memuat tentang pengecualian pemegang paten yang tidak dapat atau tidak mampu mematuhi pasal 20 ini dapat mengajukan penundaan dari sekarang hingga 5 tahun mendatang,” ujar Yasonna H. Laoly.
Dalam hal ini, Pemegang Paten yang belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia seperti yang diamanatkan pasal 20 UU Paten, maka Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten di Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.
Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun ini dirasa cukup bagi Pemegang Paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, Pemegang Paten dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Apabila paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.
Dirjen KI, Freddy Harris juga menyampaikan bahwa saat ini sedang diproses perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten yang dirasa memberatkan para Pemegang Paten.
“Kami sudah melakukan membuat rancangan akademiknya, saya harap tahun ini selesai dan dapat diajukan ke Parlemen tentang perubahan permen tentang lisensi wajib paten ini. Ini janji kami,” tegas Freddy Harris menjelaskan.
Dalam Pertemuan tersebut, selain Dirjen KI yang mendampingi Menkumham, hadir pula Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Reynhard P. Silitonga.
Kunjungan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Berbagai ketentuan baru diatur dalam UU Paten ini, salah satunya yaitu pada Pasal 20.
Dimana pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa:
Pasal 20 ayat (1): “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”
Pasal 20 ayat (2): “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”
Hal tersebut membuat para Pemegang Paten yang berasal dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat merasa berkeberatan untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia.
Yasonna H. Laoly meyampaikan bahwa Pemerintah memiliki solusi akan hal tersebut, yaitu dengan dibuatkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen kumham) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Paten oleh Pemegang Paten.
“Tentang Pasal 20 ini, kami mempunyai solusi sementara dengan Permen No 15 Tahun 2018 yang memuat tentang pengecualian pemegang paten yang tidak dapat atau tidak mampu mematuhi pasal 20 ini dapat mengajukan penundaan dari sekarang hingga 5 tahun mendatang,” ujar Yasonna H. Laoly.
Dalam hal ini, Pemegang Paten yang belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia seperti yang diamanatkan pasal 20 UU Paten, maka Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten di Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.
Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun ini dirasa cukup bagi Pemegang Paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, Pemegang Paten dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Apabila paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.
Dirjen KI, Freddy Harris juga menyampaikan bahwa saat ini sedang diproses perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten yang dirasa memberatkan para Pemegang Paten.
“Kami sudah melakukan membuat rancangan akademiknya, saya harap tahun ini selesai dan dapat diajukan ke Parlemen tentang perubahan permen tentang lisensi wajib paten ini. Ini janji kami,” tegas Freddy Harris menjelaskan.
Dalam Pertemuan tersebut, selain Dirjen KI yang mendampingi Menkumham, hadir pula Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Reynhard P. Silitonga.
LIPUTAN TERKAIT
Rapat Persiapan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Rapat Persiapan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Jum’at, 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
Tingkatkan Kapasitas Pegawai, DJKI Kolaborasi dengan CNIPA Gelar Patent Training
Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai di bidang Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan China National Intellectual Property Administration (CNIPA) menyelenggarakan Patent Training pada tanggal 27 - 28 Juni 2024 di Aula Oemar Seno Adji, Gedung DJKI, Jakarta Selatan.
Jumat, 28 Juni 2024
Tingkatkan Budaya Hukum dalam Pelindungan KI, DJKI Gelar EKII bagi Mitra Profesi Hukum
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi pengetahuan tentang KI kepada masyarakat salah satunya melalui kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII) bagi Mitra Profesi Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 28 Juni 2024 di Kantor DJKI
Rabu, 26 Juni 2024
