Arsiparis DJKI dan Biro Umum Bekerja Sama Untuk Membahas Proses Penyusutan Arsip dan Penyusunan SOP

Jakarta - Para Arsiparis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan Biro Umum Kemenkumham melakukan pembahasan proses penyusutan arsip dan standar operasional prosedur (SOP) secara virtual pada Selasa (24/08/2021).

Rapat kali ini membahas mengenai penyusutan arsip yang merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 

Selain itu, Perwakilan Biro Umum Kemenkumham, Dedi Syahputra juga membahas mengenai penyusunan SOP kearsipan. Dimana setiap SOP memiliki pola yang sama, hanya yang membedakan adalah unit kerjanya. Secara mekanisme, ada empat siklus dalam SOP kearsipan yaitu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan.

“Ada beberapa objek materi yang akan dibuat nantinya yaitu mempersiapkan kegiatan pemindahan arsip inaktif, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pemindahan arsip inaktif, menyusun rencana pemindahan arsip inaktif, melaksanakan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit persiapan untuk dilakukan verifikasi, menyerahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, dan menerima hasil monitoring dan rekomendasi,” Jelas Dedi. 

Dedi juga menjelaskan dengan dibuatnya SOP ini maka akan memudahkan masyarakat dalam melihat langkah-langkah dari prosedur yang ada seperti pelayanan atau informasi lainnya.  

Ke depan, diharapkan para Arsiparis DJKI dapat menjalankan proses penyusutan arsip dan penyusunan SOP ini dengan baik dan cepat.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Indonesia Dorong Keseimbangan Pelindungan Hak Cipta pada Forum Internasional

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengikuti The 46th session of the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 7 s.d. 11 April 2025. Dalam forum ini, Indonesia memberikan pernyataan sikap terhadap ketentuan mengenai Limitations and Exceptions (Pembatasan dan pengecualian Hak Cipta) untuk perpustakaan, arsip, museum dan kepentingan disabilitas.

Jumat, 11 April 2025

Selengkapnya