Antusiasme Pelaku Ekonomi Kreatif NTB Konsultasikan Kekayaan Intelektualnya di Mobile IP Clinic
Mataram - Antusiasme pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengikuti kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir untuk berkonsultasi terkait kekayaan intelektual (KI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Jumat, 2 September 2022.
Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang datang di kegiatan ini adalah Rahma Wira Sari. Rahma yang memiliki usaha di bidang fashion datang untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli KI terkait perubahan nama mereknya.
“Saya sudah memiliki merek ‘Uniwis Lombok’ dan berencana mengubah nama merek tersebut menjadi Uniwis saja. Karena itulah saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana prosedurnya,” ujar Rahma.
Rahma mengaku bahwa melalui MIC, ia jadi lebih mengerti tentang jenis-jenis KI. “Selama ini saya cuma tahu tentang merek, ternyata produk fashion saya bisa dilindungi desain industri dan hak ciptanya juga,” tambahnya.
Sedangkan Wulan, pemilik usaha elektronik merasa termotivasi dan terbantu setelah mengikuti kegiatan diseminasi serta konsultasi MIC ini.
“Saya sudah mengikuti MIC NTB dari pembukaan hingga hari ini. Saya menjadi lebih memahami pentingnya pelindungan merek yang saya miliki. Jangan sampai merek yang sudah saya pakai selama ini diambil oleh pihak lain. Karena itu, saya hari ini datang untuk berkonsultasi dan mendaftarkan merek saya,” ujar Wulan.
MIC NTB yang diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 September 2022 ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Pemeriksa Merek Muda DJKI Dian Febrianti menyatakan bahwa MIC merupakan upaya mendekatkan pelayanan KI kepada masyarakat di daerah, salah satunya layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI.
“Merek merupakan identitas suatu produk barang/ jasa agar memiliki pembeda dengan produk sejenis lainnya. Merek perlu segera didaftarkan karena menganut sistem first to file, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut,” jelas Dian.
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang turut hadir di kegiatan ini menyatakan bahwa DJKI sudah memberlakukan tarif khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya.
“Jika pemohon umum dikenakan biaya pendaftaran merek sebesar Rp 1.800.000,- / kelas, pemilik usaha mikro dan usaha kecil hanya membayar Rp 500.000,- / kelas. Syaratnya hanya perlu surat rekomendasi dari instansi / dinas terkait saja. Ini sangat murah sekali, karena merek terdaftar akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Razilu.
“Bukan hanya merek, KI yang lain seperti hak cipta, paten, dan desain industri juga menerapkan tarif khusus yang lebih terjangkau bagi Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintahan. Ini merupakan upaya DJKI dalam menciptakan Penerimaan Negara BUkan Pajak (PNBP) yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia,” tutup Razilu.
Selain layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek, MIC NTB juga menghadirkan layanan hak cipta, paten, dan desain industri. MIC adalah salah satu program unggulan DJKI pada tahun 2022. MIC akan dilaksanakan secara bertahap di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB menjadi provinsi ke-29 dalam penyelenggaraan MIC.
Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang datang di kegiatan ini adalah Rahma Wira Sari. Rahma yang memiliki usaha di bidang fashion datang untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli KI terkait perubahan nama mereknya.
“Saya sudah memiliki merek ‘Uniwis Lombok’ dan berencana mengubah nama merek tersebut menjadi Uniwis saja. Karena itulah saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana prosedurnya,” ujar Rahma.
Rahma mengaku bahwa melalui MIC, ia jadi lebih mengerti tentang jenis-jenis KI. “Selama ini saya cuma tahu tentang merek, ternyata produk fashion saya bisa dilindungi desain industri dan hak ciptanya juga,” tambahnya.
Sedangkan Wulan, pemilik usaha elektronik merasa termotivasi dan terbantu setelah mengikuti kegiatan diseminasi serta konsultasi MIC ini.
“Saya sudah mengikuti MIC NTB dari pembukaan hingga hari ini. Saya menjadi lebih memahami pentingnya pelindungan merek yang saya miliki. Jangan sampai merek yang sudah saya pakai selama ini diambil oleh pihak lain. Karena itu, saya hari ini datang untuk berkonsultasi dan mendaftarkan merek saya,” ujar Wulan.
MIC NTB yang diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 September 2022 ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Pemeriksa Merek Muda DJKI Dian Febrianti menyatakan bahwa MIC merupakan upaya mendekatkan pelayanan KI kepada masyarakat di daerah, salah satunya layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI.
“Merek merupakan identitas suatu produk barang/ jasa agar memiliki pembeda dengan produk sejenis lainnya. Merek perlu segera didaftarkan karena menganut sistem first to file, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut,” jelas Dian.
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang turut hadir di kegiatan ini menyatakan bahwa DJKI sudah memberlakukan tarif khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya.
“Jika pemohon umum dikenakan biaya pendaftaran merek sebesar Rp 1.800.000,- / kelas, pemilik usaha mikro dan usaha kecil hanya membayar Rp 500.000,- / kelas. Syaratnya hanya perlu surat rekomendasi dari instansi / dinas terkait saja. Ini sangat murah sekali, karena merek terdaftar akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Razilu.
“Bukan hanya merek, KI yang lain seperti hak cipta, paten, dan desain industri juga menerapkan tarif khusus yang lebih terjangkau bagi Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintahan. Ini merupakan upaya DJKI dalam menciptakan Penerimaan Negara BUkan Pajak (PNBP) yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia,” tutup Razilu.
Selain layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek, MIC NTB juga menghadirkan layanan hak cipta, paten, dan desain industri. MIC adalah salah satu program unggulan DJKI pada tahun 2022. MIC akan dilaksanakan secara bertahap di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB menjadi provinsi ke-29 dalam penyelenggaraan MIC.
LIPUTAN TERKAIT
Perundingan ICA CEPA Masuki Putaran ke-8
Delegasi Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) aktif mengikuti putaran ke-8 Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) di Ottawa, Kanada pada 24 s.d. 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
DJKI dan MyIPO Bahas Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada hari Jumat, 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
Kendala Drafting Paten di Lingkungan Kampus NTB
Ishak, Operator Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Mataram, menceritakan banyaknya potensi penemuan yang bisa dipatenkan di lingkungan kampusnya. Kendati demikian, tidak semua inventor mampu membuat drafting paten yang baik sehingga penemuannya bisa dipatenkan.
Jumat, 28 Juni 2024
