LIPUTAN HUMAS
Quality Manajemen System untuk Tingkatkan Kualitas Pemeriksaan Merek di DJKI
Melihat tren positif di masyarakat dengan kreativitas dan semangat wirausaha yang semakin tinggi melahirkan berbagai merek usaha produk dagang/jasa lokal semakin menjamur. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran merek di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.
Rabu, 31 Januari 2024
Peran Penting Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pelindungan Indikasi Geografis
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dari berbagai daerah yang berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin memperhatikan potensi - potensi yang ada.
Selasa, 30 Januari 2024
Indonesia Menghadiri ASEAN Caucus ke-7 Perudingan AFACTA WGIP
Manila - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hadir mewakili Indonesia dalam kegiatan ASEAN Caucus ke-7 Perundingan ASEAN dengan Canada Free Trade Agreement (AFACTA) Working Group on Intellectual Property (WGIP) pada 30 Januari - 1 Februari 2024 di Manila, Filipina
Selasa, 30 Januari 2024
DJKI Bahas Rencana Kerja Sama dengan WIPO Academy
Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdiskusi terkait rencana implementasi kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Academy di Jenewa pada Selasa, 30 Januari 2024.
Selasa, 30 Januari 2024
Indonesia Tindaklanjuti Kerja Sama Pendirian IP Academy dengan WIPO
Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertemu dengan perwakilan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah ditandatangi pada 7 Juli 2023 antara kedua belah pihak terkait Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional (Indonesia Intellectual Property Academy) di Kantor Pusat WIPO Academy di Jenewa, Swiss pada Senin, 29 Januari 2024.
Senin, 29 Januari 2024
Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual
Dalam era revolusi industri 5.0, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah menjadi pendorong utama transformasi digital. Pesatnya pertumbuhan teknologi ini, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi semakin penting dalam mendukung inovasi. Organisasi dan perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi AI canggih, menciptakan sebuah tantangan baru dalam konsep hukum pelindungan KI.
Sabtu, 27 Januari 2024
Peringati Tiga Tahun Berdirinya Satgas Ops, DJKI Adakan Pertemuan Dengan Para Stakeholder
Dalam rangka memperingati tiga tahun didirikannya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2024 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Januari 2024.
Jumat, 26 Januari 2024
DJKI Gelar Pertemuan dengan Homeland Security Investigations Amerika Serikat
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menguatkan sinergi antar lembaga baik nasional maupun internasional guna memerangi pelanggaran atas kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 25 Januari 2024
Menkumham Ingin Perkuat Sinergi dengan BPK untuk Maksimalkan Perbaikan dan Kemajuan Kinerja Kemenkumham
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyambut tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memulai proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (LK Kemenkumham). Yasonna menjelaskan kepada jajarannya bahwa BPK akan memeriksa pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja barang, dan belanja modal tahun anggaran 2022 dan 2023, hingga pemeriksaan interim atas LK Kemenkumham.
Rabu, 24 Januari 2024
Dirjen KI Dorong Potensi IG Kalimantan Barat Untuk Didaftarkan
Pontianak - Indikasi Geografis (IG) merupakan suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografisnya. Dalam upaya melestarikan budaya, sumber daya alam serta menguatkan jati diri bangsa, pengembangan dan pelindungan IG sangat bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat.
Selasa, 23 Januari 2024
Penegakan Hukum Sebagai Pilar Pencegahan Pencegahan Pelanggaran KI
Pontianak - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Oleh karena itu, aspek pelindungan dan penegakan hukum harus harus dijadikan pilar pencegahan potensi pelanggaran kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 23 Januari 2024
Tingkatkan Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Lindungi Indikasi Geografis di Kalimantan Selatan
Pengembangan dan pelindungan indikasi geografis (IG) bermanfaat untuk membangun perekonomian masyarakat setempat, melestarikan budaya dan sumber daya alam, serta menguatkan jati diri bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto pada kegiatan Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Senin, 22 Januari 2024.
Senin, 22 Januari 2024
PT Wijaya Mapan Abadi Resmi Jadi Pemegang Lisensi Merek Singer di Indonesia
The Singer Company Limited S.a.r.l menyerahkan dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar kepada PT Wijaya Mapan Abadi yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat, 19 Januari 2024.
Jumat, 19 Januari 2024
DJKI Apresiasi Capaian Kinerja LMKN dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti di 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen memberikan apresiasi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atas kinerja yang ditunjukkan selama 2023. Hal ini terlihat dari hasil penghimpunan royalti yang meningkat hingga mencapai lebih dari Rp55 miliar.
Kamis, 18 Januari 2024
DJKI Lakukan Diskusi Terkait Komisi Banding Desain Industri Bersama JICA dan JETRO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini tengah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Perubahan dilakukan karena masih terdapat kelemahan baik dari aspek substansi, prosedur, dan penegakan hukumnya.
Rabu, 10 Januari 2024
