Berlin - Delegasi Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kemenkumham yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, bersama Direktur Jenderal Imigrasi, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman pada hari Minggu, 12 Maret 2023.
Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu mengatakan bahwa menghadiri kegiatan entry meeting ini dalam rangka untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi rekomendasi dari BPK terkait persoalan Kemenkumham di luar negeri.
“Karena kami adalah mitra kerja dari teman-teman dari BPK,” kata Razilu.
Menurut Razilu, Kemenkumham merupakan salah kementerian yang paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Oleh karenanya, dirinya meminta kepada BPK agar setiap kementerian lembaga yang paling baik menindaklanjuti rekomendasi BPK diberikan apresiasi dan penghargaan.
“Sejak saya menjabat Irjen pada tahun 2021, saya sudah menyampaikan bahwa saya menghendaki kita bekerja bersama-sama untuk menindaklanjuti sampai 100 persen rekomendasi BPK. Dan ternyata, secara perlahan kita melakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua rekomendasi BPK,” ucap Razilu.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan bahwa Kemenkumham bersama-sama dengan BPK saling bersinergi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
“Selalu yang kami sampaikan kepada BPK itu, bahwa kami ini bersama-sama dengan BPK dalam rangka bertransformasi. Bersinergi untuk kemudian menjadikan Ditjen Imigrasi ini untuk Indonesia yang lebih maju,” kata Silmy Karim.
Ia juga berharap agar BPK dapat merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk dibukanya pelayanan imigrasi di Eropa.
“Dalam konteks di KBRI Berlin, di mana kita ada atase imigrasi di sini. Kami berfikir, kenapa pelayanan untuk masyarakat hanya di Berlin, kenapa tidak di Eropa? Kalau ini dapat diusulkan oleh BPK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Eropa, akan lebih baik,” pungkas Silmy Karim.
Kegiatan entry meeting ini juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arief Havas Oegroseno.
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.
Kamis, 15 Mei 2025
Di tengah perubahan birokrasi yang semakin dinamis dan cepat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berinovasi dalam membentuk karakter aparatur yang adaptif dan unggul. Bersama Coachnesia, DJKI menyelenggarakan kegiatan Coaching untuk Akselerasi Karakter ASN Muda: Dari Potensi Menjadi Prestasi yang berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Rabu, 14 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 15 Mei 2025
Kamis, 15 Mei 2025