Berlin - Delegasi Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kemenkumham yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, bersama Direktur Jenderal Imigrasi, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman pada hari Minggu, 12 Maret 2023.
Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu mengatakan bahwa menghadiri kegiatan entry meeting ini dalam rangka untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi rekomendasi dari BPK terkait persoalan Kemenkumham di luar negeri.
“Karena kami adalah mitra kerja dari teman-teman dari BPK,” kata Razilu.
Menurut Razilu, Kemenkumham merupakan salah kementerian yang paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Oleh karenanya, dirinya meminta kepada BPK agar setiap kementerian lembaga yang paling baik menindaklanjuti rekomendasi BPK diberikan apresiasi dan penghargaan.
“Sejak saya menjabat Irjen pada tahun 2021, saya sudah menyampaikan bahwa saya menghendaki kita bekerja bersama-sama untuk menindaklanjuti sampai 100 persen rekomendasi BPK. Dan ternyata, secara perlahan kita melakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua rekomendasi BPK,” ucap Razilu.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan bahwa Kemenkumham bersama-sama dengan BPK saling bersinergi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
“Selalu yang kami sampaikan kepada BPK itu, bahwa kami ini bersama-sama dengan BPK dalam rangka bertransformasi. Bersinergi untuk kemudian menjadikan Ditjen Imigrasi ini untuk Indonesia yang lebih maju,” kata Silmy Karim.
Ia juga berharap agar BPK dapat merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk dibukanya pelayanan imigrasi di Eropa.
“Dalam konteks di KBRI Berlin, di mana kita ada atase imigrasi di sini. Kami berfikir, kenapa pelayanan untuk masyarakat hanya di Berlin, kenapa tidak di Eropa? Kalau ini dapat diusulkan oleh BPK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Eropa, akan lebih baik,” pungkas Silmy Karim.
Kegiatan entry meeting ini juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arief Havas Oegroseno.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.
Kamis, 13 Maret 2025
Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.
Senin, 10 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025