Upaya Percepat Penyelesaian Piutang Paten, DJKI Gelar Focus Group Discussion

Bali - Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa piutang negara adalah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Lalu dalam Pasal 34 pada UU tersebut juga ditegaskan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan negara wajib mengusahakan agar setiap piutang negara dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.

Sebagai upaya penyelesaian piutang negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyelesaian Piutang Biaya (Jasa) Tahunan Paten DJKI. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 31 Agustus s.d 03 September 2023 di Vouk Hotel & Suites Nusa Dua, Bali.

“Dalam hal ini DJKI yang merupakan salah satu satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki piutang negara, terus berusaha dan berupaya dalam mempercepat penyelesaian piutang paten yang belum sepenuhnya terselesaikan,” ujar Rian.

Lebih lanjut, Rian menyampaikan bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan DJKI  antara lain melakukan validasi dan rekonsiliasi data piutang negara bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II dan melakukan intensifikasi penagihan secara langsung kepada debitur.

“Kemudian DJKI juga mendukung pelaksanaan program keringanan utang (crash program), DJKI telah mengajukan usulan penghapusan bersyarat atas piutang paten yang statusnya sudah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan DJKI saat ini sedang melakukan kajian untuk penghapusan piutang paten secara keseluruhan yang terdapat di DJKI,” tambah Rian.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJKI tersebut telah mampu berkontribusi terhadap pendapatan negara yang diperoleh dari pelunasan utang. Namun demikian, menurut data laporan sampai bulan Agustus 2023, masih terdapat piutang negara sebesar kurang lebih Rp 218.1 miliar yang belum terselesaikan dengan tingkat realisasi pelunasan lebih dari 65 persen dari total piutang.

“Harapannya melalui FGD ini dapat diperoleh data yang valid sehingga selanjutnya dapat melaksanakan diskusi untuk optimalisasi penatausahaan piutang paten pada DJKI sebagai upaya percepatan penyelesaian piutang paten yang belum terselesaikan,” kata Rian (Arm/Kad)

 



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Komisi Banding Paten Sidangkan Dua Permohonan Paten Pada Sidang Terbuka

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Kuraray Co., Ltd dan Nokia Technologies OY di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, 22 Mei 2024.

Rabu, 22 Mei 2024

KBP RI Terima Dua Permohonan Banding Paten

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan dua permohonan banding dengan judul Senyawa-senyawa Antitumor milik Pharma Mar, S.A. dan Senyawa Pengaktivasi Sarkomer Bisamida Cytokinetics, Inc. dan Amgen Inc. melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 21 Mei 2024.

Selasa, 21 Mei 2024

Sesditjen KI Berikan Arahan kepada 410 PPPK

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Anggoro Dasananto memberikan pengarahan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Senin, 20 Mei 2024. Dalam arahannya di Ruang Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Anggoro memberikan arahan mengenai kewajiban dan hak dari pegawai PPPK.

Senin, 20 Mei 2024

Selengkapnya