Tips Membuat Draft Permohonan Pelindungan Paten 

Jakarta - Pemeriksa Paten Utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Farida mengungkapkan bahwa kegagalan paling sering yang terjadi dalam proses permohonan pelindungan paten adalah pada pemeriksaan substantif. Apa saja yang harus diperhatikan agar dapat lolos pemeriksaan substantif paten?

Yang pertama, Farida menyampaikan bahwa para pemohon perlu memahami alur proses permohonan paten terlebih dulu. Permohonan diawali pengajuan resmi ke DJKI melalui paten.dgip.go.id, kemudian dokumen permohonan akan diperiksa formalitas (kelengkapan).

Dokumen yang sudah lengkap formalitas akan dipublikasikan sebagai Publikasi A. Kemudian, pemeriksaan substantif akan dilakukan oleh pemeriksa paten. 

“Pada tahap inilah penulisan spesifikasi paten menjadi sangat penting. Permohonan disampaikan secara tertulis sehingga spesifikasi permohonan paten harus dapat menggambarkan secara konkrit invensi yang ingin dilindungi. Ada template yang bisa diikuti mulai dari marjin hingga ukuran kertas” ujar Farida dalam acara Patent Examiners Go To Campus di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada 1 Agustus 2023.

Kemudian untuk menuliskan spesifikasi, pemohon harus mengetahui klaim penemuan sebelumnya yang telah dipatenkan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan nilai kebaruan yang wajib ada pada setiap paten yang ingin dilindungi.

“Pemohon bisa mengecek di situs www.irossco.com untuk mencari paten terdahulu baik dari Amerika, Eropa, Jepang dan lain sebagainya. Jika ingin melihat database DJKI juga bisa melihat di pdki-indonesia.dgip.go.id,” lanjutnya.

Selanjutnya, pemohon bisa membuat gambar apabila dirasa gambar tersebut dapat membantu mendeskripsikan invensi. Farida mengatakan bentuk gambar hanya perlu mencantumkan huruf atau angka tanpa skala. 

Kemudian yang paling penting dalam dokumen paten adalah klaim. Klaim disampaikan berdasarkan format preambule (pembuka), frasa penghubung, dan bodi (berisi penjelasan fitur-fitur esensial yang harus ada di produk/prosedur). 

Farida menjelaskan bahwa klaim ada dua jenis yaitu klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri mengungkap fitur teknis yang esensial untuk mencapai pemecahan masalah sedangkan yang turunan merujuk pada klaim pengembangan atau lebih spesifik.

“Biasanya banyak pemohon yang salah menuliskan klaim dan mengkategorikannya. Padahal sebenarnya, klaim ini ibarat pagar pelindung. Pemohon dapat membuatnya sempit atau lebar, tentunya harus didukung dengan deskripsi yang lengkap,” terang Farida.

Selain itu, pemohon juga harus memperhatikan judul klaim. Menurut Farida, judul ini harus mewakili klaim yang lengkap, bukan hanya klaim mandiri saja. 

Patent Examiners Go To Campus adalah salah satu program DJKI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas paten dalam negeri. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Yasmon mengatakan bahwa hingga Juli 2023, baru 11,41% paten dalam negeri yang terdaftar di Indonesia sejak hadirnya sistem paten pada 1991.

“Selama lima tahun terakhir, paten dalam negeri sudah mengalami peningkatan. Pada tahun ini kami targetkan akan ada 15 ribu permohonan paten karena informasinya ada sekitar 4000-an perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan, yang sudah pernah mendaftarkan paten di DJKI baru sekitar 200-an perguruan tinggi. Potensinya masih sangat tinggi,” ujarnya. 

Kegiatan ini memberikan kesempatan pada mahasiswa maupun dosen untuk berkonsultasi langsung dengan para pemeriksa paten mengenai draft permohonan paten mereka secara langsung. Dengan demikian diharapkan paten yang akan didaftar dapat lebih cepat diberikan tanpa melalui proses perbaikan yang memperlambat proses permohonan. (kad/daw)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Diskusikan Perkembangan KI di Indonesia dengan USTR

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pertemuan dengan U.S. Government Intellectual Property (IP) Interagency led by the United States Trade Representative (USTR) secara online melalui aplikasi Microsoft Teams pada Kamis, 22 Februari 2024.

Kamis, 22 Februari 2024

Dukung Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024, Kanwil Kemenkumham Sumsel Bentuk Pokja Pengawasan Indikasi Geografis

Jakarta - Pada tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendorong peningkatan pendaftaran dan komersialisasi indikasi geografis di seluruh daerah Indonesia melalui pencanangan tahun tematik indikasi geografis (IG).

Senin, 19 Februari 2024

DJKI Lakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Merek MIMI WHITE 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Kepala Seksi Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Merek MIMI WHITE pada Rabu, 21 Februari 2024 di Tangerang.

Kamis, 22 Februari 2024

Selengkapnya